Share This

Mulai 2017, Singapura Larang Display Rokok di Toko

Singapura adalah salah satu negara di dunia yang memiliki angka perokok terendah.

BERITA , INTERNASIONAL

Selasa, 15 Mar 2016 11:03 WIB

Display rokok di Singapura (Foto: Inquirer)

Display rokok di Singapura (Foto: Inquirer)

KBR - Parlemen Singapura melarang penempatan rokok secara terbuka di toko. Larangan ini diputuskan oleh Parlemen Singapura, Senin (14/3/2016), sebagai upaya mengontrol kebiasaan merokok di negara tersebut. Dengan larangan ini maka mulai 2017 rokok tidak boleh ditempatkan di bagian depan toko. Rokok elektrik termasuk yang tak boleh diperlihatkan di dalam toko.

“Angka merokok di Singapura masih rendah dibandingkan negara lain, tapi kita tidak boleh lengah,” kata Amy Khor, penggerak UU rokok di parlemen Singapura. 

“Industri rokok secara aktif menargetkan rokok kepada anak muda. Mereka berupaya menjerat anak muda sejak usia dini. Karena itu, kita juga harus melakukan berbagai hal untuk melindungi publik dari bahaya rokok," kata dia. 

Langkah pelarangan penempatan rokok di dalam toko yang diambil Singapura ini sebelumnya sudah dilakukan oleh Australia, Kanada, Selandia Baru dan Inggris.

Parlemen Singapura juga melarang semua bentuk iklan rokok, termasuk iklan di dunia maya.

Singapura adalah salah satu negara di dunia yang memiliki angka perokok terendah. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah tingginya pajak terhadap nikotin, larangan iklan rokok di media cetak dan media penyiaran serta larangan merokok yang ketat di berbagai wilayah kota. (South China Morning Post)  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.