Share This

Bank Dunia Usulkan Tidak Danai Program yang Ancam LGBT

Pernah hentikan dana pembangunan di Uganda.

BERITA , INTERNASIONAL

Jumat, 04 Mar 2016 12:37 WIB

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim berbicara di konferensi soal usulan penghentian dana pembangunan ya

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim berbicara di konferensi soal usulan penghentian dana pembangunan yang ancam hak LGBT (Foto: Pink News)

KBR – Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengatakan tidak akan membiayai program pembangunan yang mengancam kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Kim mengajukan usul itu dalam konferensi yang berlangsung di London, New York dan Hong Kong. 

Pada 2014 Bank Dunia pernah menghentikan dana pembangunan untuk Uganda karena menerbitkan aturan anti-homoseksualitas. Saat itu Bank Dunia sedang akan menyetujui pinjaman 90 juta dollar untuk pemberdayaan klinik kesehatan di Uganda. Bank Dunia lantas membatalkan pinjaman karena aturan anti-homoseksualitas bisa memicu diskriminasi di klinik-klinik yang akan dibangun dan akan mengancam LGBT.

Kim mengaku mendapat banyak kritik atas usulan tersebut, tapi ia tetap pada pendirian. “Banyak yang mengatakan saya gila. Tapi kritik tersebut masuk akal bagi banyak orang, meski banyak juga staf saya yang menentang keputusan itu.”

Menurut Kim, Bank Dunia akan mendukung program pembangunan yang anti-diskriminasi.  Saat ini Uganda juga sudah menghapuskan aturan diskriminatif terhadap LGBT itu karena dianggap tidak konstitusional.  (Pink News) 

Editor: Citra Dyah Prastuti 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.