59 Kabupaten/Kota Belum Laksanakan Reformasi Birokrasi, Mahfud Minta Gubernur Bina

""Artinya 59 kabupaten/kota ini belum menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga belum dapat dievaluasi oleh KemenPAN-RB,""

KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, mendorong dan membina kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi.

Pasalnya, data menyebut, masih ada 59 kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural.

"Artinya 59 kabupaten/kota ini belum menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga belum dapat dievaluasi oleh KemenPAN-RB. Selain itu terdapat juga 6 kabupaten/kota yang pada tahun sebelumnya telah menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, tetapi malah tahun ini tidak menyampaikan," kata Mahfud dalam Seminar Nasional Reformasi Birokrasi di Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Baca: Inflasi November 0,37 Persen, BPS: Tertinggi Sepanjang 2021

Mahfud mengatakan, salah satu permasalahan yang mengakibatkan implementasi reformasi birokrasi tidak berjalan optimal adalah pola pikir birokrat yang masih menempatkan diri sebagai penguasa, bukan pelayan publik. Termasuk komitmen kepala daerah itu sendiri.

Baca juga: Varian Omicron Meluas, Satgas: Larangan WNA Masuk Bisa Bertambah

Pemimpin, kata Mahfud, harus memiliki komitmen dalam melakukan modernisasi birokrasi. Di antaranya melalui penerapan sistem informasi, menyederhanakan prosedur yang rumit, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. 

"Hal ini penting untuk membawa birokrasi yang dipimpinnya maju, dan mendorong terciptanya good governance dan clean government di lingkungan masing-masing," pungkasnya.

Editor: Kurniati Syahdan

• reformasi birokrasi
• Mahfud MD
• Menkopolhukam
• Pemda