Menkeu: UU HPP Ciptakan Sistem Perpajakan Lebih Adil dan Pasti Secara Hukum

"Pemerintah juga berharap, undang-undang ini mampu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak."

KBR, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), menjadi bekal penting bagi pemerintah guna mengatasi disrupsi akibat pandemi COVID-19.

Sri Mulyani mengatakan, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga membuat sistem perpajakan lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Pemerintah juga berharap, undang-undang ini mampu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

"Ada 9 bab yang mencakup seperti Omnibus, banyak UU yang diubah, KUP, PPh, PPN, Cukai, Pajak Karbon di-introduce, dan ini semuanya dituangkan di dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang adil, sederhana, netral, fleksibel dan juga menjaga kepastian hukum," katanya dalam Kick Off Sosialisasi Undang-Undang HPP, Jumat (19/11/2021).

Menkeu mengingatkan, pemberlakuan berbagai ketentuan di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dimulai dalam waktu berbeda-beda. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan misalnya, berlaku mulai tahun pajak 2022. Begitu juga dengan perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Karbon, yang akan mulai diberlakukan 1 April tahun depan.

Baca juga:

- Menkeu: Ditjen Pajak Harus Suguhkan Layanan Mudah, Sederhana dan Cepat

- ESDM: Pajak Karbon Bakal Berdampak Pada Penaikan Harga Komoditas Energi

Editor: Fadli Gaper

• UU HPP
• Sistem Perpajakan