Menilik Pergantian Panglima TNI dari Kacamata Aktivis HAM Papua

""Saya tidak pernah berpikir kalau ada pergantian Panglima TNI, berarti pelanggaran HAM di Papua akan berakhir dan selesai," "

KBR, Jakarta - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Papua Theo Hesegem mengatakan, pergantian Panglima TNI tak akan berpengaruh terhadap konflik yang terjadi di Bumi Cendrawasih.

"Konflik di Papua ini konflik yang memang tidak bisa kita lupakan. Saya tidak pernah berpikir kalau ada pergantian Panglima TNI, berarti pelanggaran HAM di Papua akan berakhir dan selesai," katanya saat dihubungi KBR, Rabu (3/11/2021).

Menurut Theo, konflik bersenjata antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) hanya akan berhenti bila operasi militer di Papua dihentikan.

"Kecuali kalau presiden sendiri menyatakan konflik bersenjata di Papua atau operasi penegakan hukum di Papua itu diakhiri," ungkapnya.

Baca: Presiden Ajukan Andika Perkasa Calon Tunggal Panglima TNI

Theo yang juga Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua ini menyebut, selama ini masyarakat sipil Papua banyak menjadi korban konflik bersenjata yang masih kerap pecah di provinsi paling Timur Indonesia itu.

"Sejak meletusnya konflik di Nduga Papua pada 2018 lalu, sudah ratusan warga sipil tewas," katanya mencontohkan.

Selain itu, sejak kasus pembantaian pekerja PT Istaka Karya, pemerintah membuat operasi militer untuk mengejar kelompok bersenjata Papua.

Akibatnya, kata Theo, ribuan masyarakat Nduga ketakutan dan memilih mengungsi ke berbagai lokasi. Mulai ke kabupaten di sekitar Nduga hingga ke dalam hutan.

"Masyarakat Nduga bahkan trauma dengan keberadaan OPM dan aparat keamanan yang datang membawa senjata api di sana," pungkas Theo Hasegem.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.

Andika akan menggantikan Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun, November ini.

Surat Presiden terkait pengajuan nama Andika Perkasa juga telah diterima DPR.

"Presiden telah menyampaikan Surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa," kata Ketua DPR, Puan Maharani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Selanjutnya, kata Puan, DPR akan memproses pengajuan dari Presiden itu melalui uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi I DPR.

Puan menambahkan, berdasarkan Undang-Undang TNI, proses awal pencalonan Panglima TNI diawali dari pengajuan nama dari Presiden ke DPR.

"DPR baru akan memprosesnya melalui uji kepatutan dan kelayakan tersebut. Setelahnya, DPR akan mengesahkannya di rapat paripurna untuk kemudian dilantik oleh Presiden," jelasnya.

Sebelumnya, bursa pencalonan Panglima TNI hanya diramaikan oleh dua nama, yakni KSAD Andika Perkasa dan KSAL Yudo Margono.

Editor: Kurniati Syahdan

• Papua
• Pergantian Panglima TNI
• Andika Perkasa Calon Tunggal Panglima TNI
• Aktivis HAM
• HAM di Papua