Masyarakat Adat: Jangan Tugaskan Aparat TNI yang Tidak Bisa Membangun Kasih ke Papua

""Harus ada pendidikan khusus untuk penanganan Papua, metode yang digunakan bukan kekerasan tapi metode untuk membangun kasih. Lalau dia tidak bisa membangun kasih, ya jangan kasih tugas.""

KBR, Jakarta - Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, Lenis Kogoya meminta kasus kekerasan aparat di Merauke tak peru dibesar-besarkan.

Ia menyebut, pelaku kekerasan adalah aparat yang kini sedang diproses hukum militer.

Lenis juga mengapresiasi Panglima TNI yang mencopot Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) JA Dimara di Merauke, dan juga mencopot Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Lanud Merauke.

Lenis meminta seluruh masyarakat adat di Merauke agar tidak ada upaya pembalasan atau kekerasan lain.

"Tidak usah dibesar-besarkan lah udah, hukum sudah hukum panglima itu saja, nggak usah dibesarkan. Ya siapapun yang memperlakukan kasar terhadap warga di Papua kita harus seperti begini. Walaupun dibunuhlah, dihajarlah, apapun itu, kami tetap menuntut. Hukum itu ya dikasih ke panglima, tidak perlu kekerasan. Saya sudah sampaikan masyarakat adat di Merauke. Sehari setelah kejadian itu mereka ribut, tapi saya bilang Linmas sudah turun lapangan, tidak boleh balas dendam, nggak boleh. Hukum harus kita dahulukan dan kita aman sekarang, " kata Lenis kepada KBR, Rabu (28/7/2021).

Meski begitu, Lenis meminta kepada pemerintah agar memberikan pendidikan khusus untuk aparat yang akan ditugaskan ke Papua.

Ia mengatakan karakteristik masyarakat Papua berbeda dengan masyarakat di Jawa, yang perlu pendekatan lebih humanis dan penuh kasih, agar kejadian seperti ini tidak terulang.

"Saya pesan ke aparat, harus ada pendidikan khusus metode khusus untuk penanganan Papua, metode yang digunakan bukan kekerasan tapi metode untuk membangun kasih. Lalau dia tidak bisa membangun kasih, ya jangan kasih tugas. Kan dia di Papua di sini, karakter masyarakat beda dengan di Jawa," imbuhnya.

Sebelumnya, terjadi kekerasan yang dilakukan dua anggota TNI Angkatan Udara, terhadap seorang penyandang disabilitas di Merauke, Papua. Rekaman video itu viral di media sosial.

Dalam tayangan video tersebut, kedua anggota TNI terlihat menangkap dan menelungkupkan korban di trotoar dan kemudian menginjak kepalanya. Korban hanya terdengar mengerang tanpa melakukan perlawanan.

Jangan terprovokasi

Pemerintah provinsi Papua meminta masyarakat tidak terprovokasi, pascaaksi penganiayaan dua TNI AU Lanud Merauke terhadap seorang warga di Kabupaten Merauke.

Sekretaris Daerah Papua Dance Julian Flassy mengimbau warga tidak terpancing, dengan narasi-narasi ataupun ajakan yang cenderung mengarah kepada hal yang merugikan.

"Saya selaku Sekretaris Daerah menyampaikan, jangan terprovokasi, masyarakat-masyarakat kita khususnya Papua. Kita berharap persoalan ini sudah ditangani oleh pemerintah pusat dalam hal ini TNI Angkatan Udara," ujar Dance di Kantornya, Rabu (28/6/2021).

Dance mengajak warga Papua tetap tenang karena kasus tersebut telah ditangani Pom Lanud Merauke.

Selain itu, kata dia, kasus tersebut juga telah mendapat perhatian serius dari Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Fadjar Prasetyo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, hingga Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Editor: Agus Luqman

• Papua
• TNI
• Kekerasan Papua
• Masyarakat Adat
• Otsus Papua