Jatah Saham Freeport, Kapolri: Rekaman Bisa Jadi Alat Bukti

"Perekaman yang dilakukan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin tidak bermasalah dan bisa dilakukan."

KBR, Jakarta - Kepala Kepolisian Indonesia  Kapolri Badrodin Haiti menyatakan rekaman permintaan jatah saham PT Freeport Indonesia bisa dijadikan alat bukti. Menurut dia, perekaman yang dilakukan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin   tidak bermasalah dan bisa dilakukan.

Kata Kapolri, legal atau tidaknya rekaman tersebut tergantung dari sudut pandang masing-masing individu.

"Ini yang dipermasalahkan apanya? Rekaman itu kan bisa terjadi, anda merekam seperti ini juga bisa. Kalau anda bertamu di ruang tamu saya juga ada cctv. Itu kan rekaman juga, sama saja," ujar Badrodin Haiti di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/12). 

Badrodin melanjutkan, "jadi apakah harus izin orang yang bertamu? Karena itu kan untuk dokumen kita pribadi. Kalau saya ngomong sama tamu, terus kemudian ada masalah kan bisa saya buka. Iniloh saya ga ngomong seperti itu."

Sebelumnya, Setya Novanto dalam pemeriksaan kemarin di persidangan Mahkamah Kehormatan DPR mempermasalahkan legal standing dari bukti yang disodorkan oleh Sudirman Said. Selain Novanto, sebagian anggota MKD juga mempermasalahkan rekaman yang diberikan Sudirman Said.

Kasus ini mencuat setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said  melaporkan Ketua DPR Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. 

Pelaporan itu dibarengi dengan penyerahan tiga halaman transkrip rekaman pembicaraan antara petinggi DPR dengan PT Freeport Indonesia yang mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Selain mencatut nama Jokowi dan JK untuk menjanjikan kelanjutan kontrak PT Freeport dengan meminta saham 20 persen yang disebut untuk RI-1 dan RI-2.

Sudirman juga melampirkan adanya permintaan supaya PT Freeport berinvestasi di proyek pembangunan PLTA di Urumuka, Papua, dengan meminta saham  sebesar 49 persen.  Selain itu Sudirman juga mengirimkan rekaman perbincangan dengan durasi sekira 12an menit.

Editor: Rony Sitanggang     

• papa minta saham
• fee freeport
• jatah saham freeport
• Ketua DPR Setya Novanto
• Kapolri Badrodin Haiti
• Menteri ESDM Sudirman Said
• rekaman legal