Ibu Kota Pindah, Ini Persiapan dan Hal yang Harus Diperhatikan

"Pemerintah ingin mendorong pemerataan ke luar jawa, karena itu kemarin Presiden lebih memilih opsi ketiga yaitu memindahkan ibu kota keluar Jawa"

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo serius dengan rencana pemindahan ibu kota negara dari provinsi Jakarta. Hal ini ditunjukkan Jokowi saat melakukan pemantauan ke provinsi Kalimantan Tengah.

"Saya ini ke lapangan hanya satu, mencari feeling-nya. Biar dapat feeling-nya. Kalau sudah dapat feeling-nya nanti kalkulasinya, hitung-hitungannya, memutuskannya, lebih mudah. Kalau ke lokasi saja belum, dapat feeling dari mana? Ini sebuah saya kira sebuah visi besar jangka panjang, dalam rangka mempersiapkan negara ini untuk masuk ke sebuah negara maju. (Apakah dapat feeling-nya?) Nemu, nemu. Nemu feeling," kata Jokowi di Bukit Nyuling, Kabupaten Gunung Mas, Rabu (08/05/2019)

Mencari feeling, itulah ungkapan Presiden Jokowi saat menjelaskan tujuan mengunjungi provinsi Kalimantan Tengah. Presiden mengaku ada kecocokan Kalimantan Tengah sebagai Ibu Kota pengganti DKI Jakarta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro menyebut Jakarta saat ini sudah tidak layak lagi berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi nasional. Tidak hanya karena padat dan macet, tetapi juga karena daya dukung lingkungan yang menurun seperti banjir, serta turunnya muka air tanah.

“Kita (pemerintah) ingin mendorong pemerataan ke luar jawa, karena itu kemarin Presiden lebih memilih opsi ketiga yaitu memindahkan keluar jawa, daripada opsi membangun government district di dalam kota maupun membangun wilayah ibukota baru di sekitar Jabodetabek," ucap Bambang Brodjonegoro di kantornya, Selasa  (30/4/2019).

Bambang mengatakan opsi yang masuk dalam kajian pemerintah adalah ibu kota di Jakarta tetapi dengan kriteria memiliki wilayah khusus pemerintahan di pusat kota, memindahkan ibu kota di sekitar Jakarta dengan jarak 50-70 kilometer, atau memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa.

Hitung-hitungan telah dilakukan. Pemerintah memperkirakan pemindahan ibu kota memerlukan dana lebih dari Rp 460 triliun untuk membangun wilayah seluas 40 ribu hektare. Wilayah yang luasnya lebih kecil dari Jakarta itu rencananya akan menjadi tempat tinggal Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Total ASN dan keluarga yang pindah diperkirakan mencapai 1,5 juta orang. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil mengatakan syarat calon ibu kota harus berada di luar pulau Jawa dan minim resiko bencana.

"Yang jelas Pak Presiden mengatakan di luar Jawa. Ada, kita sudah ada. Sekarang kenapa tidak dikasih tahu lokasi, karena nanti banyak sekali spekulan tanah. Daerah ini tanah negara, jadi orang tidak  bisa spekulasi. (Luasnya) besar, mungkin sekitar 300-an ribu hektar. Nanti supaya jadi kota masa depan yang bagus, yang ada taman yang luas," kata Sofyan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (03/05/2019).

Tapi menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran Bandung, Yogi Suprayogi Sugandi   pemindahan tak hanya soal infrastruktur, namun juga membangun sistem kehidupan baru manusia.

“Nah, ini ada pembangunan infrastruktur dan suprastruktur. Infrastruktur cukup mudah, dibuat saja kajian; dalam satu tahun juga selesai. Kedua yang harus diatur adalah masalah suprastruktur, contohnya manusianya bagaimana di sana. Pegawainya, pegawai yang ada di Jakarta bagaimana apa bedol desa semuanya ke Kalimantan misalnya ataukah bertahap. Terus kemudian kebijakan-kebijakannya, peraturannya seperti apa,” ujar Yogi kepada KBR melalui sambungan telepon, Jakarta, Senin (29/4).

Editor: Rony Sitanggang

• Pemindahan Ibu Kota
• Presiden Jokowi