Di Depan Organisasi Maritim Internasional, Jokowi Tegaskan Lawan Pencurian Ikan

""Pemanfaatan sumberdaya laut harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat kami secara berkelanjutan," tegas Jokowi."

KBR, Jakarta - Pemerintah Indonesia akan terus bersikap tegas menindak aksi pencurian ikan di perairan Indonesia. Pemerintah menganggap aksi illegal fishing itu melanggar kedaulatan dan merusak lingkungan laut.

Penegasan itu disampaikan Presiden Joko Widodo, saat berpidato di depan puluhan duta besar dan pejabat tinggi perwakilan dari 171 negara anggota International Maritime Organization (IMO) di Gedung IMO, London, Selasa 20 April 2016.

"Kami menyadari, pemanfaatan sumberdaya laut harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat kami secara berkelanjutan. Kami menyadari, adalah tanggungjawab kami sebagai warga dunia untuk menjaga kelestarian laut. Kami juga menyadari, sebagai kekuatan di antara dua samudera, kami berkewajiban ikut serta menjaga keselamatan pelayaran," tegas Jokowi, seperti dikutip Tim Komunikasi Presiden Sukardi Rinakit dalam keterangan kepada media.

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia memandang penting keberadaan IMO sebagai badan PBB yang mendapat mandat di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan pencegahan polusi laut.

Di samping itu IMO juga bertugas memastikan bahwa pelayaran internasional, sebagai unsur penting bagi pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan, dapat berjalan dengan baik, dan atas dasar kerangka pengaturan yang disepakati bersama.

Jokowi juga menyinggung soal posisi strategis Indonesia yang berada di antara dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang menjadi poros pelayaran dunia. Posisi itu membuat Indonesia harus berperan aktif menjaga kebebasan dan keamanan navigasi pelayaran internasional terutama di persimpangan jalur laut yang menghubungkan perdagangan Barat-Timur dan Utara-Selatan.

"Lebih dari 60 ribu kapal melewati wilayah laut kami setiap tahunnya," kata Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan bahwa bagi bangsa Indonesia, samudera memiliki arti penting historis, ekonomi dan geopolitik.

"Kami pernah jaya sebagai bangsa pelaut. Kehidupan ekonomi kami sebagian berasal dari sumber daya maritim dan hasil perdagangan melalui laut. Kini kami berada di tengah pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia, sebagai titik tumpu dua samudera Samudera Pasifik dan Samudera Hindia," ujar Presiden.

Jokowi mengakui bangsa Indonesia sudah terlalu lama memunggungi laut. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan kembali Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan menyuarakan kembali Jalesveva Jayamahe (di laut kita jaya) untuk kembali ke jatidiri Indonesia sebagai negara maritim sebagai Poros Maritim Dunia.

Indonesia merupakan negara yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau. Presiden Jokowi menginginkan pembangunan Tol Laut untuk mempercepat koneksi antarpulau.

"Dengan cara membangun pelabuhan baru, meng-upgrade pelabuhan-pelabuhan yang ada, dan menambah armada kapal logistik dan penumpang, serta modernisasi pengelolaan pelabuhan," kata Presiden.

Jokowi mengatakan, meski pada awalnya banyak pihak yang pesimis dengan rencana ini namun rencana pembangunan infrastruktur laut ini sudah berjalan.

"Sejak 2015, kami telah menyelesaikan 27 pelabuhan baru. Kami juga sedang membangun 68 pelabuhan lagi, yang tersebar di Maluku, Papua, NTT dan Sulawesi. Saat ini, kami juga sedang menambah 200 kapal patroli, penumpang, ternak, navigasi dan barang," ujar Presiden.

Pembangunan infrastruktur maritim ini, lanjut Presiden, menjadi bagian penting dari upaya untuk mengembalikan jati diri maritim Indonesia melalui pembangunan infrastruktur maritim.

Khusus mengenai pencegahan polusi laut, Indonesia terus mendorong penyusunan regulasi internasional yang lebih baik dan komprehensif.

"Saya ingin mengingatkan Anda semua, polusi laut dapat juga diakibatkan oleh eksplorasi dan eksploitasi anjungan minyak lepas pantai. Saat ini, kita belum memiliki regulasi yang mengatur tanggungjawab dan kompensasi terhadap polusi lintas batas yang diakibatkan oleh aktivitas itu," ujar Presiden.

Presiden mengatakan bahwa Indonesia berpandangan masa depan kesejahteraan dunia terletak pada bagaimana masyarakat internasional bekerjasama mengelola dan menjaga laut sebagai milik bersama semua bangsa.  

IMO merupakan badan khusus PBB berdiri sejak tahun 1959 dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan pelayaran serta pencegahan polusi laut. Hal ini amat penting mengingat sekitar 80 persen perdagangan dunia bergantung dari pelayaran laut. IMO dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, Kitack Lim dari Korea Selatan.

Sejumlah instrumen hukum dan mekanisme internasional telah dihasilkan IMO seperti International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) dan International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC).

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal IMO Kitack Lim dan juga turut serta mendampingi Presiden, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Dubes Indonesia untuk Inggris Rizal Sukma.

Editor: Agus Luqman 

• Illegal Fishing
• Jokowi
• kelautan dan perikanan
• pencurian ikan
• maritim
• poros maritim dunia
• perikanan
• Susi Pudjiastuti