Setelah Holding, Pemerintah Kini Ingin Bikin Super Holding BUMDes

"Pembentukan super holding tidak tergantung pada jumlah desa, melainkan besaran produktivitas."

KBR, Jakarta - Pemerintah berencana membentuk super holding untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), setelah sebelumnya menggabungkan beberapa BUMDes dalam sebuah holding.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, super holding BUMDes akan memacu produktivitas perusahaan BUMDes, yang jumlahnya mencapai 40 ribu.

Halim Iskandar mengatakan super holding juga akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta perusahaan swasta untuk memperbesar ruang lingkup BUMDes.

"Kerja sama antardesa membangun BUMDes bersama, berarti satu BUMDes menangani satu kawasan desa. Kalau ini lebih diperluas lagi, enggak mungkin ini dikelola lagi oleh tingkat SDM yang tentu ada keterbatasan akses, keterbatasan permodalan, terutama sudah begitu luasnya kawasan yang tertangani. Maka di sinilah ada super holding, kalau perlu sampai melibatkan BUMN," kata Halim di kantor presiden, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Tengok juga informasi terkait lainnya:

• Ratusan Triliun Dikucurkan, Jokowi Kesal Ribuan BUMNDes Tak Sumbang Keuntungan
• Hadapi MEA, Pemerintah Disarankan Berdayakan BUMDes

Abdul Halim Iskandar mengatakan, super holding akan jauh lebih besar dari holding BUMDes yang sudah terbentuk sejak 2017. Holding BUMDes misalnya berada di Bali, Bangka Belitung, dan Jawa Tengah.

Halim mencontohkan BUMDes produksi padi, kapasitas produksinya bisa digandakan dengan holding. Jika jumlah produksi terus bertambah, holding tersebut bisa diperbesar lagi dengan super holding untuk merambah pasar ekspor.

Halim menyebut pembentukan super holding tidak tergantung pada jumlah desa, melainkan besaran produktivitas. Misalnya untuk ekspor, pemerintah akan membantu mencarikan rekanan agar bisa segera terealisasi.

Hal serupa juga akan terjadi jika BUMDes memerlukan sokongan untuk memperbesar produksinya.

Editor: Agus Luqman 

• dana desa
• BUMDes
• Menteri Desa
• pembangunan desa
• BUMN