Polemik Ekspor Benih Lobster, Jokowi: Harus Seimbang Aspek Ekonomi dan Lingkungan

Rencana pencabutan larangan ekspor benih lobster ditolak nelayan hingga anggota dewan

BERITA | NASIONAL

Selasa, 17 Des 2019 21:35 WIB

Author

Dian Kurniati, Lea Citra, Resky Novianto, Muthia Kusuma Wardani

Polemik Ekspor Benih Lobster, Jokowi: Harus Seimbang Aspek Ekonomi dan Lingkungan

Presiden Joko Widodo meresmikan tol Balikpapan-Samarinda di Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).Antara/Akbar Nugroho

KBR, Kutai Kartanegara - Presiden Joko Widodo merespon polemik wacana pencabutan larangan ekspor benih lobster. 

Isu ini ramai diperbincangkan karena Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ingin mencabut larangan yang merupakan kebijakan pendahulunya, Susi Pudjiastuti. 

Jokowi menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi dan lingkungan.

"Jangan dilihat nilai ekonominya saja tapi lingkungan tetap harus dipelihara. Keseimbangan itu paling penting bukan hanya bilang jangan, enggak. Keseimbangan itu yang harus diperlukan. Jangan juga awur-awuran, semuanya ditangkapi, diekspor semua, itu juga enggak benar," kata Jokowi di pintu tol Samboja, Kutai Kartanegara, Selasa (17/12/2019).

Kata Jokowi, rencana pembukaan kembali ekspor benih lobster juga harus dilihat manfaatnya bagi nelayan. 

"Ini tanyakan ke Menteri KKP, pak Edhy Prabowo. Yang paling penting negara mendapat manfaat, nelayan mendapat manfaat, lingkungan tidak rusak," lanjutnya. 

Jokowi mengundang para pakar untuk memberikan masukan tentang kebijakan terbaik yang harus diambil pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berencana membuka keran ekspor benih lobster. Politikus Partai Gerindra ini berdalih ribuan rakyat kecil menggantungkan hidupnya pada penjualan benih lobster. Selain itu, infrastruktur budidaya lobster di Indonesia juga belum memadai. 

"Saya ingin (benih lobster) dibesarkan di Indonesia. Tapi kan kita harus lihat infrastruktur kita seperti apa? sesiap apa? Harapan kita ini akan terealisasi di Indonesia semua, 100 persen," kata Edhy saat acara Temu Stakeholders Pendidikan dan Bisnis Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari III, KKP, Jakarta, Senin (16/12/2019). 

Edhy berjanji tak bakal jor-joran dalam membuka keran ekspor benih lobster. Ekspor akan dibatasi dan dikendalikan lewat kuota.

"Sambil menunggu ini (infrastruktur terbangun), kita kasih kuota (ekspor). Sampai waktu tertentu dia boleh ekspor," tutur Edhy. 

Ditentang nelayan hingga dewan

Nelayan di Lombok, NTB Amin Abdullah menolak rencana pemerintah mencabut larangan ekspor benih lobster. Amin beralasan nelayan bakal lebih untung jika benih lobster dibudidayakan lebih dulu. Ia meminta pemerintah mengembangkan teknologi budidaya lobster seperti di Vietnam ketimbang mengizinkan ekspor. 

"Kami tidak setuju dengan ekspor benih. Jika benih lobster yang diekspor ke Vietnam, maka teman-teman kami yang melakukan budidaya lobster tidak kebagian bibit," ujar Amin kepada KBR, Minggu (15/12/2019).

Aspirasi nelayan ini dibela oleh Wakil Ketua IV DPR Hasan Aminuddin. Anggota Fraksi Partai Nasdem ini tak setuju keran ekspor dibuka karena bakal merugikan nelayan dan petambak lokal. Hasan meminta pemerintah memprioritaskan kebutuhan domestik ketimbang memaksakan ekspor. 

"Kalau lobster (diekspor), dibebaskan sangat merugikan rakyat. Saya tidak sepakat dan tidak setuju," ucap Hasan di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Sementara itu, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati berpandangan pemberian izin ekspor benih lobster bakal menguntungkan mafia. Ia juga sangsi rencana pembatasan ekspor melalui kuota bakal efektif. 

"Ini siapa yang menjamin tidak menyuburkan para makelar penjual lobster? KKP apa bisa menjamin hal ini? Kan tidak juga, artinya landasannya harus jelas, mekanismenya mau seperti apa?" kata Susan kepada KBR, Kamis (12/12/2019).

Susan menuturkan ekspor benih lobster juga mengancam prinsip keberlanjutan yang merugikan nelayan lokal. Terlebih, tidak ada aturan terhadap ukuran lobster yang boleh ditangkap dan diekspor. Ia mendesak pemerintah agar fokus menyiapkan industri pengolahan lobster ketimbang mengekspornya. 

 Editor: Ninik Yuniati

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18