KBR, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang mendata perusahaan yang belum mereklamasi lubang bekas tambang di Kalimantan Timur, kawasan ibu kota negara (IKN) baru.
Juru bicara KLHK Djati Wicaksono Hadi menegaskan perusahaan tambang yang izinnya sudah habis wajib melakukan reklamasi.
Ia juga menyebut proses reklamasi itu harus dilakukan berbarengan oleh sejumlah perusahaan yang beroperasi dalam satu kawasan.
"Jadi dalam satu cekungan misal ada beberapa tambang, maka akan dijadikan satu kesatuan untuk reklamasinya, enggak bisa satu-satu, tapi beberapa eks perusahaan langsung disatukan menjadi satu bentangan," kata Djati saat dihubungi KBR, Selasa (24/12/2019).
Berita Terkait:
- Banyak Lubang Tambang Belum Direklamasi, Negara Mestinya Hukum Pengusaha
- Lubang Tambang Jadi Tempat Wisata, Jatam: Itu Modus Kabur Pengusaha
Sembari mengumpulkan data perusahaan, KLHK juga masih menghitung jumlah lubang tambang dan total luas area bekas galian yang harus direklamasi.
Djati menegaskan bahwa KLHK berkomitmen membangun kawasan IKN baru menjadi green city dan forest city yang asri.
Menurut Djati, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk IKN baru ditargetkan rampung pada Januari 2020.
KLHS itu nantinya akan menjadi referensi serta masukan bagi perencanaan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan ancaman pidana untuk pengusaha yang menolak melakukan reklamasi lubang tambang.
Hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
Jokowi memastikan kawasan IKN bakal bebas dari lubang bekas tambang.
"Hati-hati lho, itu kewajiban (pengusaha). Kalau kewajiban tidak dilaksanakan, bisa langsung kita cabut itu. Itu bukan sekarang saja, sejak dulu wajib hukumnya. Hati-hati, ada pidananya di situ," ujar Jokowi saat meninjau kawasan IKN di Penajam Paser Utara, Kaltim, Selasa (17/12/2019).
Presiden Jokowi tak mempermasalahkan kawasan IKN berada di areal bekas tambang. Menurutnya, areal itu tak berbahaya dan bisa dimanfaatkan kembali, asalkan direklamasi sesuai ketentuan.
Editor: Ninik Yuniati
Pada Senin (27/1/2020), ada 2.761 orang pengidap virus Corona Wuhan di China . Tapi pada Selasa (28/1/2020), jumlahnya sudah naik jadi 4.515 orang.
"Kita surati aja. (Kapan mau nyuratin?) Secepatnya,” 
"Sebanyak 18.046 KK/59.917 jiwa terdampak banjir dengan ketinggian muka air rata-rata 10-200 sentimeter."
"Tidak ada dibuat-buat laporan Kemlu, saya malah jadi senang bahwa itu bukti bahwa mereka itu tetap sehat di tengah yang lain sakit kita tetap sehat," 
"Polri didukung penuh oleh teman-teman TNI untuk melaksanakan pengamanan pilkada serentak, PON 20 di Papua, serta seluruh program pembangunan yang dicanangkan pemerintah."
"Dua masih dilakukan pemeriksaan mudah-mudahan besok sudah ada hasilnya. Ingat ya aku ngomongin people under observation bukan Novel Corona," 
"Di antaranya adalah saksi tempat digunakan deklarasi tentang Sunda Empire itu termasuk juga beberapa saksi yang terkait keanggotaan dari Sunda Empire,"
"Ini pasal apa sih didakwakan?" kata Matthew setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).
Kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu saja belum tuntas hingga saat ini.
"Saya pikir, saya belum terlalu tolol untuk melakukan separah itu," pungkas Yasonna Laoly.
Jika virus masih dalam masa inkubasi (belum menyebabkan demam), itu tidak akan terdeteksi oleh alat thermo scanner.
"Muaranya nanti adalah ketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena dalam UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun."
"Penundaan ini dalam batas waktu yang tidak ditentukan, tetapi kami usahakan tahun ini bisa jalan, sambil menunggu situasi di sana (Tiongkok) kondusif."
"Rumusnya gampang, beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi nggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru."
"Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam."
"Nyari orang itu ga gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam, oke," kata Firli.
Menurut perwakilan KPK, vonis terhadap Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
Ada beberapa area seperti di Arafah dan Mina yang memang areanya sangat terbatas sehingga penambahan kuota seperti ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besar
Ya, sanksi nanti akan diputuskan bersama-sama kementerian terkait. Karena tergantung dari instansi mana