KBR, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang mendata perusahaan yang belum mereklamasi lubang bekas tambang di Kalimantan Timur, kawasan ibu kota negara (IKN) baru.
Juru bicara KLHK Djati Wicaksono Hadi menegaskan perusahaan tambang yang izinnya sudah habis wajib melakukan reklamasi.
Ia juga menyebut proses reklamasi itu harus dilakukan berbarengan oleh sejumlah perusahaan yang beroperasi dalam satu kawasan.
"Jadi dalam satu cekungan misal ada beberapa tambang, maka akan dijadikan satu kesatuan untuk reklamasinya, enggak bisa satu-satu, tapi beberapa eks perusahaan langsung disatukan menjadi satu bentangan," kata Djati saat dihubungi KBR, Selasa (24/12/2019).
Berita Terkait:
- Banyak Lubang Tambang Belum Direklamasi, Negara Mestinya Hukum Pengusaha
- Lubang Tambang Jadi Tempat Wisata, Jatam: Itu Modus Kabur Pengusaha
Sembari mengumpulkan data perusahaan, KLHK juga masih menghitung jumlah lubang tambang dan total luas area bekas galian yang harus direklamasi.
Djati menegaskan bahwa KLHK berkomitmen membangun kawasan IKN baru menjadi green city dan forest city yang asri.
Menurut Djati, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk IKN baru ditargetkan rampung pada Januari 2020.
KLHS itu nantinya akan menjadi referensi serta masukan bagi perencanaan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan ancaman pidana untuk pengusaha yang menolak melakukan reklamasi lubang tambang.
Hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
Jokowi memastikan kawasan IKN bakal bebas dari lubang bekas tambang.
"Hati-hati lho, itu kewajiban (pengusaha). Kalau kewajiban tidak dilaksanakan, bisa langsung kita cabut itu. Itu bukan sekarang saja, sejak dulu wajib hukumnya. Hati-hati, ada pidananya di situ," ujar Jokowi saat meninjau kawasan IKN di Penajam Paser Utara, Kaltim, Selasa (17/12/2019).
Presiden Jokowi tak mempermasalahkan kawasan IKN berada di areal bekas tambang. Menurutnya, areal itu tak berbahaya dan bisa dimanfaatkan kembali, asalkan direklamasi sesuai ketentuan.
Editor: Ninik Yuniati
"Kita akan dorong semua public area juga pakai ini. Karena ini sudah dirilis oleh Genose, oleh Kementerian Kesehatan. "
Toleransi membantu merawat Indonesia kepada peradaban yang lebih maju harmonis dan modern
Data CVR akan melengkapi data flight data recorder (FDR) yang sudah ditemukan, dan diunduh timnya.
"Karena itu saya sangat mendorong enam platform yang saat ini dikembangkan,” 
"Karena itu saya sangat mendorong enam platform yang saat ini dikembangkan,” 
Kapal ADRI 50 juga mengangkut personel TNI, bahan-bahan logistik, peralatan rumah sakit lapangan, serta alat berat guna membantu korban bencana alam di Kalimantan Selatan maupun Sulawesi Barat.
PT Suri Nusantara Jaya di Bekasi, Jawa Barat memiliki cadangan daging sapi dan kerbau hingga 17 ribu ton
Awan kelabu inilah yang menjadi tanda bahwa Gunung Raung tengah erupsi
"Sedang dipersiapkan regulasinya, karena itu akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu," 
Jembatan sementara tersebut dibuat untuk menggantikan jembatan Mataraman dan Tanah Laut Tabanio yang putus, saat banjir 
Listyo menerangkan, mekanisme tilang akan diubah secara bertahap menjadi serba elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE).
Tim SAR terdiri dari 170 personel akan dibagi menjadi dua kelompok 
Jika Listyo terpilih sebagai Kapolri ia harus menuntaskan kasus Novel
Presiden Joko Widodo dijadwalkan meninjau langsung evakuasi dan pencarian pada siang hari ini
Listyo juga menyoroti penanganan kasus yang terkesan tebang pilih
Tradisi menjaga lingkungan dilakoni dan diwariskan antargenerasi
Diperkirakan ada tiga korban yang diperkirakan masih berada di reruntuhan bangunan
