Abaikan Penolakan Warga, Istana: TPPI Tuban Bentuk Kebanggaan Negara

"Memang perlu pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, karena kita bicara kepentingan nasional, bukan kepentingan perorangan atau kepentingan perusahaan."

BERITA | NASIONAL

Senin, 23 Des 2019 14:27 WIB

Author

Dian Kurniati, Muthia Kusuma

Abaikan Penolakan Warga, Istana: TPPI Tuban Bentuk Kebanggaan Negara

Pekerja beraktivitas di kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, Sabtu (21/12/2019). Antara Foto /Moch Asim

KBR, Jakarta- Istana Kepresidenan memastikan pembangunan kilang minyak PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) terus berlanjut, meski ada penolakan dari sejumlah warga.

Moeldoko mengatakan, pembangunan kilang yang berada di kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini akan menjadi kebanggan negara karena TPPI dapat memproduksi petrokimia di dalam negeri, yang selama ini masih bergantung pada impor.

Adapun soal tiga petani yang ditangkap karena membentangkan spanduk penolakan pembangunan kilang saat kunjungan Presiden Joko Widodo, akhir pekan lalu, Moeldoko menilai warga hanya belum mengerti kepentingan nasional.

"Memang perlu pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, karena kita bicara kepentingan nasional, bukan kepentingan perorangan atau kepentingan perusahaan. Tapi kita bicara tentang kepentingan nasional dan pride sebuah bangsa. Jadi mungkin ada masyarakat yang belum paham, jadi kita akan memberikan pemahaman semakin baik," kata Moeldoko di kantornya, Senin (23/12/2019).

Moeldoko menyebut penolakan warga pada pembangunan TPPI Tuban hanya disebabkan kesalahpahaman.

Alasannya, topik soal kilang TPPI Tuban sudah lama tak dibahas, sedangkan kini pembangunannya baru berlanjut.

Kata Moeldoko, pemerintah akan memikirkan langkah komunikasi yang terbaik untuk mengatasi penolakan warga tersebut.

Sebelumnya, tiga petani ditangkap kepolisian lantaran hendak membentangkan spanduk penolakan pembangunan kilang minyak saat kunjungan Jokowi di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jatim.

Tiga petani itu ialah Wawan, Mashuri dan M. Basori. Selain ditangkap, polisi juga menyita telepon genggam petani.

Saat memeriksa ketiganya, polisi disebut menghapus gambar dan video dokumentasi para petani.

Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Jatim, Walhi Wahyu Eka Setyawan mengatakan kasus ini bermula saat petani menolak menjual tanah ke perusahaan.

"Ketika mereka menjual tanah tersebut, itu berkaitan dengan keberlanjutannya kehidupan selanjutnya seperti apa? Apakah dengan menjual tanah akan membawa semacam kebaikan atau menjadi lebih buruk? itu salah satu ikatan yang mungkin menjadi dasar dari penolakan," ucap Wahyu kepada KBR, Minggu, (22/12/2019).

Walhi meminta agar TPPI mengkaji ulang pembangunan kilang minyak di Tuban.

Selain mendapat penolakan dari para petani, pembangunan kilang minyak itu juga disebut berdampak buruk pada lingkungan.

Berdasarkan rencana tata ruang dan tata wilayah Kabupaten Tuban akan membentuk seluruh daerah menjadi wilayah migas.

Walhi menyebut, rencana ini memicu eksplorasi dan ekploitasi migas di daerah Tuban yang seharusnya sudah beralih ke energi terbarukan.

Akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan kilang TPPI Tuban.

Kilang TPPI tersebut mulai dibangun sejak lebih dari dua dekade.

Kini, PT Pertamina (Persero) telah  mengakuisisi TPPI Tuban, dan berencana menjadikannya sebagai pabrik petrokimia terpadu.

Jika telah berproduksi penuh, Jokowi meyakini TPPI Tuban bisa membantu penghematan devisa hingga USD 4,9 miliar atau sekitar Rp56 triliun.

Editor: Ardhi Rosyadi 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13

Kabar Baru Jam 12

Erlin: Edutrip Hadir untuk Meningkatkan Minat Anak ke Museum