Share This

Setnov Tunjuk Azis Ketua DPR, Dewan Pembina Partai Golkar Tak Setuju

"Tidak setuju dengan kesewenang-wenangan daripada beberapa orang atau kelompok untuk mengadakan penggantian pimpinan DPR, dalam waktu singkat."

BERITA , NASIONAL

Senin, 11 Des 2017 14:28 WIB

Author

Dwi Reinjani, Ria Apriyani

Setnov Tunjuk Azis Ketua DPR, Dewan Pembina Partai Golkar Tak Setuju

Ilustrasi: Ketua Banggar DPR sekaligus Ketua DPP Partai Golkar Azis Syamsuddin usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dengan tersangka Setya Novanto di Kantor KPK di Jakarta, Senin (27/11). (Foto: Antara)

KBR,Jakarta- Sekretaris Dewan Pembina (DP)  Partai Golkar, Fadel Muhammad mengatakan bahwa DP tidak pernah menyetujui surat pengunduran diri Setya Novanto ataupun surat pernyataan pemilihan Azis Syamsudin sebagai pengganti Novanto. Kata dia,  dewan pembina tidak pernah merasa diundang rapat untuk membicarakan penggantian tersebut.

"Kami kader Golkar yang ada di fraksi partai Golkar yang ada di DPR, tidak setuju dengan kesewenang-wenangan daripada beberapa orang atau kelompok untuk mengadakan penggantian pimpinan DPR, dalam waktu singkat. Hal ini sudah kami dengar juga dari teman di DPP, saya saja di dewan pembina bersama pak Aburizal Bakrie, tidak diundang rapat," ujar Fadel, kepada wartawan di Ruang Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Senin (11/12/2017). 

Fadel melanjutkan, "padahal dalam AD/ART itu dan pada waktu pertemuan DPP dengan dewan pembina, pak Idrus dan pak Aburizal Bakrie, kami juga ikut hadir, mengatakan, apabila ada pergantian pimpinan, di lembaga tinggi negara, akan dibicarakan kepada anggota. Hal ini sewenang-wenang saja."

Menurut Fadel, adanya keputusan Abu Rizal Bakri menanda tangani surat pernyataan tersebut membuat suasana partai menjadi gaduh. Ia juga mengklaim bahwa sudah lebih dari setengah jumlah anggota Pengurus Partai tidak menyetujui surat tersebut. Namun ia membenarkan ada kubu lain yang tidak sepaham dengan penolakan tersebut.

"(Berapa orang yang menolak?) Sudah lebih dari setengah, Kita kan 91 orang. Ada yang berhalangan. Saya kira 60an sudah.(Komposisi yg nolak siapa? Pimpinan juga?) Semuanya, Pak Agus Gumiwang sudah cuma Robert tidak, ketua fraksi tidak. Kan dia dari kelompok yang lain," ujar Fadel.

Fadel mengatakan penolakan bukan hanya karena pemilihan tidak sesuai prosedur, namun mereka juga dengan terang-terangan menolak Azis sebagai orang yang dipilih Novanto untuk menggantikannya. Ia juga mengatakan pada saat rapat paripurna nanti, pihaknya memastikan akan menolak putusan apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan partai.

"(Pengganti Aziz siap jadinya?) Kita mempersiapkan untuk Munaslub dulu. Sesudah Munaslub baru menentukan siapa ketua. Jadi nanti. Kemudian juga ini organisasi bukan milik pak Novanto pribadi," ujar Fadel.

Selain Fadel, Wakil ketua fraksi Golkar, Ridwan Hisyam juga mengatakan penolakan tersebut karena proses yang diambil tidak sesuai AD/ART organisasi. Kata dia, tanda tangan Abu Rizal Bakrie sebagai Ketua Dewan Pembina lantaran ketidaktelitian. Menurut dia,  Abu Rizal tidak tahu bahwa belum ada rapat pleno dalam keputusan itu.

"Adapun Aburizal Bakrie menyetujui surat itu yang diteken karena ya Pak Ical tidak mengecek bahwa itu sudah di pleno kan apa tidak. Saya langsung bicara dengan Pak Ical hari Sabtu. Sabtu saya WA pak ical bahwa itu tidak bener bang mohon itu dibatalkan karena tidak sesuai prosedur. Dia bilang saya menandatangani karena saya   menganggap itu sudah ditandatangan oleh DPP yang sah. Saya bilang tidak bisa DPP itu kolektif kolegial,  kalau lihat pasal 9 AD/ART DPP partai Golkar adalah kepengurusan yang kolektif kolegial. Sehingga hanya berkonsultasi dengan dewan pembina." jelas Ridwan.

Sementara itu  Azis Syamsudin  mengklaim penunjukannya sebagai ketua DPR sah. 

"Sabar, yang penting tanda tangan ketua umum,  Sekjen dan tanda tangan dewannya sah dalam anggaran dasar tidak perlu dibahas. (Jadi siap?) Siap, siap. (Tidak menunggu Munaslub?) Iya." Ujar Azis di gedung DPR, Senin (11/12/2017).

Sejumlah pengurus pusat partai Golkar mempertanyakan penunjukkan Azis Syamsuddin sebagai   Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Pasalnya, hal itu belum pernah dibahas dalam rapat pleno Dewan Pengurus Pusat Golkar. Sementara surat dari Setya Novanto sudah dikirimkan ke fraksi.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan calon pengganti Novanto tetap bergantung pada dinamika dalam rapat pleno.

"Seharusnya begitu. Di internal dulu, memang jadi kompleks sekarang. Sudah dikirim ke pihak eksternal, dalam hal ini kelembagaan DPR," ujar Sarmuji kepada KBR, Minggu (10/9).

Politikus Golkar itu mengaku tidak tahu  alasan Novanto melepaskan kursi Ketua DPR. Sementara sebelumnya, ia menyurati  partai dan parlemen agar menunda proses penggantiannya. Sehingga kemudian, rapat pleno terakhir memutuskan penggantian ketua DPR ditunda hingga proses praperadilan selesai.

Sarmuji menekankan pembatalan hasil rapat pleno itu harus dilakukan melalui rapat pleno lain. Untuk itu, dia berencana meminta penjelasan dari Pelaksana tugas Ketua Umum Golkar, Idrus Marham perihal mekanisme penunjukkan itu.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.