Share This

Partisipasi Publik adalah Kunci

Konflik tanah di Kulon Progo hanya satu dari sekian banyak konflik pertanahan yang muncul sepanjang 2017. Selama kepemimpinan Joko Widodo, KPA menyebut telah terjadi lebih 1300 letusan konflik agraria

OPINI , EDITORIAL

Kamis, 28 Des 2017 05:09 WIB

Author

KBR

Warga terdampak pembangunan NYIA berusaha bertahan.

Sejumlah warga terdampak berusaha bertahan saat proses penyiapan lahan pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport. (Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko)

Sebanyak 40an keluarga terdampak pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (NYIA) masih bertahan di rumah masing-masing. Mereka menolak digusur lantaran ganti rugi yang ditawarkan PT Angkasa Pura I dinilai tak sepadan. Warga juga kecewa perusahaan tidak menepati janjinya untuk memberdayakan warga setempat dalam pembangunan bandara.

Keberatan warga tak mengubah keputusan -  kata pimpinan proyek bandara Kulon Progo, pengosongan lahan mesti selesai bulan ini. Awal Januari, tiang pancang bandara mulai dipasang. Mereka yakin, puluhan keluarga yang kini masih bertahan itu cepat atau lambat bakal pindah. Kampung bakal berubah lokasi proyek, makin ramai dengan alat berat, tak kondusif untuk ditinggali. 

Lahan mulai dikosongkan sejak 27 November lalu oleh petugas PT Angkasa Pura. Proses ini menuai kritik sejumlah lembaga, dari LBH hingga Ombudsman. Sebab ada dugaan maladministrasi, tindakan represif aparat secara fisik dan mental; perusakan rumah dan ladang, pemutusan aliran listrik, hingga penangkapan belasan aktivis yang melakukan aksi solidaritas bagi warga korban gusuran.

Konflik tanah di Kulon Progo hanya satu dari sekian banyak konflik pertanahan yang muncul sepanjang 2017. Hal serupa terjadi di pembangunan proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mencatat, sepanjang 2017  ini telah terjadi lebih 659 konflik agraria berbagai wilayah. Sebanyak 652.783 keluarga jadi korban. Jika dihitung mulai 2015 hingga 2017, selama masa kepemimpinan Joko Widodo, KPA menyebut telah terjadi lebih 1300 letusan konflik agraria. 

Sampai di sini kita bertanya, apakah janji mewujudkan reforma agraria hanya isapan jempol belaka? Pembangunan mesti didasari dengan dialog demi menjamin partisipasi publik. Memakai cara represif hanya akan memancing konflik dan perlawanan warga. Jika betul  pembangunan itu untuk kesejahteraan warga, maka partisipasi publik adalah kunci.  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.