Muhammadiyah: Serahkan Jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan Pada Ahlinya

"Kalau Ibu Susi bagus (jadi menteri KKP lagi). Cuma Bu Susi harus mau mendengar, mendengar sikap dan pandangan para ilmuwan maupun ahli."

BERITA | NASIONAL

Kamis, 26 Nov 2020 22:27 WIB

Author

Resky Novianto

Muhammadiyah: Serahkan Jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan Pada Ahlinya

Gedung Mina Bahari, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Foto: ANTARA/HO-KKP)

KBR, Jakarta - Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas menilai sosok yang pantas mengisi jabatan menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) haruslah orang yang ahli di bidang kelautan maupun perikanan.

Abbas meminta kursi menteri KKP harus diserahkan kepada ahlinya dan hal itu menjadi pekerjaan rumah dari Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif.

Menurutnya, bila tidak diserahkan pada yang ahli, maka Kementerian akan rusak.

"Itu orang (menteri KKP) harus yang benar-benar tahu tentang masalah kelautan dengan potensi-potensinya. Kalau dalam hadist Nabi, serahkan sesuatu urusan kepada ahlinya. Jadi kalau tidak diserahkan kepada ahlinya, akan rusak dia. Pertanyaan, siapa yang ahli? Kalau bagi saya, ahli itu harus tahu teorinya, tahu praktiknya. Siapa itu, ya harus dicari," ujar Abbas kepada KBR, Kamis (26/11/2020).

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan bahwa sosok Susi Pudjiastuti yang merupakan bekas Menteri Kelautan dan Perikanan, dapat kembali diperhitungkan untuk masuk dalam radar Presiden Jokowi.

Menurut Abbas, Susi Pudjiastuti mumpuni di dalam praktik kerja. Meski begitu, Abbas menilai Susi perlu membenahi sikapnya untuk mendengar masukan atau teori dari para ilmuwan, bila ingin kembali menjadi menteri Kelautan dan Perikanan.

"Bu Susi kalau saya lihat banyak tahu soal praktik, tetapi tentang teori-teori ilmunya beliau tidak terlalu (paham). Sehingga beliau kadang-kadang tidak mendengar sikap dan pandangan ilmuwan. Bagi saya, kalau Ibu Susi bagus (jadi menteri KKP lagi). Cuma Bu Susi harus mendengar, mendengar sikap dan pandangan para ilmuwan maupun ahli. Sehingga produktivitas dari sumber daya laut itu bisa meningkat," kata Abbas.

Jabatan menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan lowong, pasca-mundurnya Edhy Prabowo dari jabatan itu. Edhy kini menjadi tersangka dugaan suap/korupsi dalam kasus ekspor benih lobster. Ia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepulang dari Amerika Serikat pada Rabu (25/11/2020) dinihari di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Saat ini kendali KKP dipegang Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan sebagai menteri sementara.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Pesan untuk Kapolri Baru terkait Catatan Pelanggaran HAM

Sudah Negatif Covid, Perlu Swab Ulang?

Kabar Baru Jam 8

Strategi Pengusaha Hotel dan Resto Merespons PPKM