KBR, Jakarta - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengibau para tokoh untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan apapun, dan tidak mengucapkan kata-kata kontroversial.
Menurut Zainut, saat ini masyarakat sangat sensitif dengan isu yang berbau agama dan ideologi. Jika salah mengucapkan maka akan membawa masalah bagi diri sendiri.
“Kami menghimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat, juga tokoh-tokoh bangsa, agar dalam menyampaikan statement itu menghindari hal-hal yang mengandung muatan-muatan yang nanti kontraproduktif. Muatan-muatan itu misalnya yang berkaitan dengan masalah isu agama. Saya kira ini harus betul-betul diminta kepada tokoh-tokoh bangsa, agar lebih hati-hati menyampaikan statement,” kata Zainut, di kantor Wapres, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Zainut menyayangkan apa yang diucapkan putri Presiden pertama Indonesia, Sukmawati Soekarno Putri yang dianggap membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Soekarno.
Menurut Zainut, pernyataan itu membuat beberapa kelompok masyarakat geram karena diduga sebagai penistaan agama.
Zainut mengatakan siapapun boleh melaporkan tindakkan yang diduga menyalahi aturan, kepada yang berwajib.
“Negara kita negara hukum, saya kira sah-sah saja kalau masyarakat mengadu hal tersebut melalui mekanisme hukum. Tapi kami mengimbau yang penting tidak perlu terjadi kegaduhan. Tetap kita menahan diri, silahkan proses hukum dilaksanakan," kata Zainut.
Pada 11 November lalu dalam sebuah diskusi, Sukmawati melontarkan pernyataan yang membandingkan perjuangan pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan perjuangan pada zaman Presiden Pertama Indonesia, Soekarno.
Akibat pernyataan itu, ia dilaporkan koordinator Bela Islam (Korlabi) ke kepolisian dengan tuduhan penistaan agama.
Laporan tersebut tertuang dalam LP/363/XI/2019/PMJ/Dit.Reskrimum pada tanggal 15 November 2019. Laporan itu terkait dugaan penistaan agama pasal 156a KUHP.
Editor: Agus Luqman
Wakil Menag Imbau Para Tokoh Hindari Mengeluarkan Pernyataan Kontroversial
“Kami menghimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat, juga tokoh-tokoh bangsa, agar dalam menyampaikan statement itu menghindari hal-hal yang mengandung muatan-muatan yang nanti kontraproduktif."

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid sebelum menjabat Wakil Menteri Agama. (Foto: ANTARA)
BERITA LAINNYA - BERITA
Penceramah Jafar Shodiq Jadi Tersangka Penghina Wakil Presiden
"Kenapa tersangka? Karena sudah ada barang bukti yang cukup untuk jadi tersangka yaitu ada laporan polisi, ada keterangan saksi, ada bukti seperti video tersebut."
Para Dirut Garuda yang Tersandung Hukum
Ari Ashkara bukan satu-satunya Dirut Garuda yang diduga melanggar hukum.
Produknya Dibajak, Harley-Davidson Mengadu ke Menteri Yasonna
“Kami masih banyak menemukan produk tiruan kami (Harley-Davidson) seperti baju, sarung tangan, suvenir yang bebas diperjualbelikan di Indonesia.”
Jokowi Targetkan Indonesia Setop Impor Petrokimia dalam Empat Tahun
"Feeling saya, empat atau lima tahun lagi kita sudah tiga mengimpor bahan-bahan petrokimia. Justru bisa kita ekspor."
Cek Layanan BPJS di RSUD Cilegon, Jokowi Janji Selesaikan Defisit
"Sudah empat tahun ini belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menkes sudah menyampaikan di ratas kemaren, tahun depan jurusnya sudah ketemu,"
Pangkas Batu Bara, Indonesia-Denmark Bakal Garap Energi Bersih di 4 Provinsi
"Provinsi ini masih didominasi oleh penggunaan batu bara, namun 'combined cycles' dapat dijadikan alternatif energi yang murah untuk menggantikan batu bara."
ICJR Ingatkan 'Janji' Pemerintah Revisi UU ITE
"Saya dan nanti dengan Menkominfo akan duduk bersama untuk melihat, ya untuk revisi UU ITE tentunya pasti," kata Menkumham Yasonna Agustus 2019 lalu.
RUU KKR, Ini Alasan Pemerintah Hapus Pasal Amnesti
"Tidak ada rehabilitasi kemudian juga reparasi. Itu tidak dikaitkan dengan amnesti."
Sidak, Mobil Mewah Tunggak Pajak Sampai 5 M
"Merk kendaraan mewah tersebut di antaranya Lamborghini, Bentley, Audi, Mercedes-Bens, Range Rover, Jeep Rubicon."
Kasus Moge Harley Davidson di Garuda, Sri Mulyani Buru di BUMN Lain
"Apakah terjadi di Garuda atau BUMN lain, saya tidak menyampaikan hari ini ya berapa BUMN dan pelanggarannya seperti apa."
BSNP: Ujian Nasional Sulit Bikin Murid Pintar
"Iya kalau gampang pintar, kan nggak juga. Hasil tahun ini juga jeblok semua."
Kemdikbud: Meningkatkan Nalar Siswa Tak Cukup Lewat Aturan Pemerintah
"Kami sudah melakukan pengenalan tipologi soal-soal yang berdaya nalar tingkat tinggi pada Ujian Nasional. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan secara sesaat, harus dengan perubahan budaya."
Kasus Moge Harley Davidson, Erick Berhentikan Dirut Garuda
"Jadi kalau kerugian negara sudah menjadi faktor tidak hanya perdata tapi juga pidana ini yang sangat memberatkan,"
ICW: Mahkamah Agung Sering Tidak Pro-Pemberantasan Korupsi
"Mahkamah Agung harus berbenah, melihat kembali apa problem internal dari Mahkamah Agung, sehingga disorot publik karena sering melakukan tindakan yang tidak pro dalam pemberantasan korupsi."
50 orang Indonesia Terkaya 2019 Versi Forbes, Inilah 4 Wajah Baru
Ekonomi Nasional Tumbuh, Tapi Penganggur Bertambah 50 Ribu Orang
"Agustus 2019 jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta orang, mengalami kenaikan 50 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2018."
Polda Metro Jaya Luncurkan Aplikasi Kondisi Darurat
"Kalau terjadi sesuai bisa langsung tekan panic button, kemudian polisi terdekat akan datang dan memberikan pelayan kepada korban tersebut,"
Radikalisme, Menteri BUMN Sampaikan Data ke Menkopolhukam
"Ini cuma soal Radikal, cuma data aja diinformasikan."
Kemenlu Bantah Abaikan WNI yang Dideportasi Akibat Tulis Demo Hong Kong
"Kita tentu memberikan perlindungan hukum kepada dia (Yuli Riswati), sehingga semua prosesnya berjalan baik. Dalam konteks hukum, tentu kita melihatnya sesuai dengan kaidah yang ada di sana."
MA Vonis Idrus Marham Korupsi Sebagai Pejabat Golkar, Bukan Sebagai Mensos
"Menurut majelis hakim kasasi, kepada terdakwa (Idrus Marham) lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor yaitu menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketua Umum Golkar."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN
Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme