Temui Presiden, KPU Lapor Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Persiapan Pilkada 2020

"KPU diberi kewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan Pemilu pada Presiden dan DPR. "

BERITA | NASIONAL

Senin, 11 Nov 2019 10:44 WIB

Author

Dian Kurniati

Temui Presiden, KPU Lapor Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Persiapan Pilkada 2020

Presiden Joko Widodo menerima buku laporan Pemilu 2019 dari Ketua KPU Arief Budiman di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11). (Antara/Akbar Nugroho)

KBR, Jakarta-  Komisioner Komisi Pemilihan Umum menemui Presiden Joko Widodo untuk melaporkan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019, sekaligus persiapan Pilkada serentak 2020. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, evaluasi pelaksaan Pemilu 2019 tersebut sudah ditulis dalam sebuah buku, dan akan diserahkan pada Jokowi.

Selain itu, para komisioner juga akan membicarakan isu tata kelola kelembagaan di institusi KPU.

"Sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 7 tahun  2017, KPU diberi kewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan Pemilu pada Presiden dan DPR. Hari ini, kami menunaikan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang," kata Arief di Istana Merdeka, Senin (11/11/2019).

Arief lebih banyak memberikan laporan soal evaluasi Pilpres dan Pileg 2019 kepada Jokowi. Arief berkata, KPU memiliki beberapa catatan soal Pemilu 2019, misalnya soal meningkatnya keterwakilan perempuan yang lolos ke Parlemen pada Pileg 2019, dibanding Pileg 2014. Ia menyebut, jumlah calon perempuan yang lolos sebagai anggota DPR dan DPR pada 2014 hanya 131 orang, tapi kemudian meningkat menjadi 162 orang pada Pileg 2019.

Selain itu, Arief juga melaporkan partisipasi pemilih yang meningkat pada Pemilu 2019. Ia berkata, ada tren penurunan partisipasi pemilih sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2009. Pada Pemilu, 2014 terjadi kenaikan tipis menjadi 75 persen. Angka tersebut terus naik pada Pemilu 2019 menjadi 82 persen, atau melebihi target nasional 77,5 persen.

Pertemuan Jokowi dan komisioner KPU dimulai sekitar pukul 10.00. Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi   Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Bekas Napi Koruptor Harus Jeda Lima Tahun Sebelum Maju di Pilkada