Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, Gatut Setiawan mengatakan pembatasan ini merupakan permintaan Kapolres Jayawijaya.
Katanya, pembatasan WNA berkunjung ke Wamena hanya bersifat sementara waktu. Kebijakan ini akan dicabut setelah aparat menyatakan situasi di Wamena sudah sepenuhnya kondusif.
"Mengantisipasi jangan sampai ada pihak-pihak asing membuat semakin kisruh yang tadinya sudah damai. Karena di situ kan keadannya konflik. Bisa mengancam keutuhan NKRI. Dikhawatirkan ada pihak asing yang mencampuri dan malah memanas-manasi," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, Gatut Setiawan, Selasa (26/11/19).
Baca juga:
Pasca-Rusuh, 10 Ribu Murid dan Ratusan Guru di Wamena Belum Kembali Sekolah
Gatut mengklaim, kebijakan ini juga bertujuan menghindarkan WNA dari situasi yang belum kondusif.
"Di satu sisi sebenarnya untuk menyelamatkan atau melindungi orang asing tersebut. Jangan sampai nanti dia celaka, kalau nanti ada apa-apa panjang lagi urusannya. Jadi masalah internasional," ujarnya.
Meski Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, melarang WNA sementara waktu berkunjung ke Wamena, akan tetapi ada pengecualian untuk warga negara asing yang memiliki izin tinggal sementara di wilayah Kabupaten Jayawijaya.
"Kalau memang orang asing itu punya izin tinggal sementara di sana dan kerja di sana, sama sajakan warga negara Indonesia. Punya izin tinggal sementara tidak mungkin kita mau tolak," pungkasnya.
Pada 23 September 2019, Kota Wamena dilanda kerusuhan besar. Kerusuhan itu menelan setidaknya 31 korban jiwa, merusak sekitar 700 bangunan rumah dan kantor, serta merusak ratusan unit mobil dan sepeda motor.
Editor: Ardhi Rosyadi
Pertamina hanya mengeluarkan program promosi yang menetapkan harga Pertalite sama dengan Premium
Keterbatasan tempat dan minimnya alat pelindung diri (APD) jadi masalah utama pengungsi.
Pengenalan pancasila penting agar setelah dewasa, sikap dan sifatnya mampu mencerminkan bangsa yang sopan, ramah dan memegang teguh ideologi pancasila.
Pelaporan dilakukan atas dugaan korupsi yang didapat dari penemuan penggunaan anggaran yang tidak wajar di Unnes.
Pembahasan terkait data sangat penting sehingga semua peserta rapat harus hadir tanpa diwakilkan.
Penjatuhan sanksi berupa pemblokiran data yang bersangkutan agar tidak bisa promosi jabatan
Kepolisian harus konsisten menindak kerumunan lain menggunakan Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan
Ahli IT dibutuhkan untuk mendorong percepatan ekonomi digital di tanah air
Sebanyak dua juta orang akan mendapatkan bantuan tersebut
Jokowi bersedia bila telah ada rekomendasi dari tim yang berwenang terkait vaksin tersebut
Adapun tiga lainnya masih dalam proses pencarian
Polisi tengah melakukan penyelidikan adanya dugaan pelanggaran pidana dari Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.
secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Oktober 2020 mencapai US$131,54 miliar atau menurun 5,58 persen dibanding periode yang sama tahun 2019
Basuki mengatakan dari alokasi anggaran dari Rp 87,83 Triliun di 2020, baru terserap Rp 64,066 Triliun
TPS tersebut tersedia untuk pemilih yang terdeteksi suhu tubuhnya mencapai 37 derajat celcius
Marzuki Alie diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto
Ribuan warga itu berasal dari 3 kabupaten Jawa Tengah
"Apabila ada orang tua yang tidak punya gadget, kami ada guru kunjung, ada kelas kecil,"
Program rintisan biogas dikembangkan menjadi sistem pertanian terpadu. Ekonomi meningkat dan lingkungan terjaga.
