Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, Gatut Setiawan mengatakan pembatasan ini merupakan permintaan Kapolres Jayawijaya.
Katanya, pembatasan WNA berkunjung ke Wamena hanya bersifat sementara waktu. Kebijakan ini akan dicabut setelah aparat menyatakan situasi di Wamena sudah sepenuhnya kondusif.
"Mengantisipasi jangan sampai ada pihak-pihak asing membuat semakin kisruh yang tadinya sudah damai. Karena di situ kan keadannya konflik. Bisa mengancam keutuhan NKRI. Dikhawatirkan ada pihak asing yang mencampuri dan malah memanas-manasi," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, Gatut Setiawan, Selasa (26/11/19).
Baca juga:
Pasca-Rusuh, 10 Ribu Murid dan Ratusan Guru di Wamena Belum Kembali Sekolah
Gatut mengklaim, kebijakan ini juga bertujuan menghindarkan WNA dari situasi yang belum kondusif.
"Di satu sisi sebenarnya untuk menyelamatkan atau melindungi orang asing tersebut. Jangan sampai nanti dia celaka, kalau nanti ada apa-apa panjang lagi urusannya. Jadi masalah internasional," ujarnya.
Meski Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, melarang WNA sementara waktu berkunjung ke Wamena, akan tetapi ada pengecualian untuk warga negara asing yang memiliki izin tinggal sementara di wilayah Kabupaten Jayawijaya.
"Kalau memang orang asing itu punya izin tinggal sementara di sana dan kerja di sana, sama sajakan warga negara Indonesia. Punya izin tinggal sementara tidak mungkin kita mau tolak," pungkasnya.
Pada 23 September 2019, Kota Wamena dilanda kerusuhan besar. Kerusuhan itu menelan setidaknya 31 korban jiwa, merusak sekitar 700 bangunan rumah dan kantor, serta merusak ratusan unit mobil dan sepeda motor.
Editor: Ardhi Rosyadi
"Dia jelas-jelas mengatakan 'pokoknya ada di luar negeri Harun Masiku itu'. Itu kalimat dia. Kok bisa salah?"
"Saya senang sekali, berarti KPK tidak tebang pilih untuk proses nama-nama yang saya sebut kemarin, semuanya diproses," kata Fahd El Fouz, eks terdakwa kasus proyek pengadaan Alquran di Kemenag 2011.
"Pada prinsipnya kita minta kerelaannya kalau tanahnya dilewati tol."
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan, Yasonna - yang merupakan kader sekaligus pengurus PDI Perjuangan - diduga melakukan obstruction of justice atau merintangi penyidikan.
"Tadi saya lihat (di stand) banyak produk aneh, ada Coklat dari Kelor, ini kan unik, saya kira ini cukup menarik," tutur Ma'ruf Amin.
KBR mendapat kesempatan berbincang langsung dengan beberapa tokoh film 'Semesta' di Jakarta. Berikut cuplikan kisah dan aspirasi mereka.
"Kami mengedepankan musyawarah mufakat supaya ada kesamaan. Akhirnya kami memutuskan secara mufakat."
"Memilih orang hebat untuk dampingi beliau (Kapolri) untuk melayani bangsa ini,"
"Sekarang di depan mata, lagi-lagi akrobat anggaran dipertunjukkan. PSI mendesak KPK segera bertindak. Uang rakyat jangan seenaknya dipermainkan seperti ini,”
"Saya yakin, Pak Menhan ini kalau urusan anggaran itu detil, berkali-kali dengan saya hampir hapal di luar kepala. Jadi saya juga merasa aman untuk urusan 127 triliun."
"Kalau bisa subsidinya tidak dicabut. Biar bisa berjalan lancar, sebagai penggerak ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa," 
"Kalau yang sifatnya komunitas budaya, sepanjang tidak melanggar dan tidak menyimpang dan tidak merugikan pihak lain, tidak ada tindak pidananya."
"Kami tegaskan informasi kan ada saluran resmi. Karena kewenangannya Imigrasi untuk mengetahui lalulintas orang."
"Usulan yang telah ditandatangani NPHD adalah sebesar Rp 9.936.093.923.393," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman.
Menurut Ramson Siagian, OJK terkesan menutup-nutupi segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Jiwasraya.
Ombudsman usul ada badan khusus pengawasan tambang, yang berwenang mengawasi tambang legal dan ilegal.
"Pohon adalah masalah bipartisan (netral dari politik), semua orang mendukung pohon," kata Presiden AS Donald Trump di pertemuan tahunan WEF.
50 RUU Prioritas untuk Prolegnas 2020 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Ada juga sejumlah faktor psikologis yang membuat banyak orang mau jadi pengikut mereka, yaitu post-power syndrome, kurang kasih sayang, dan keinginan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Virus Corona bisa mengakibatkan organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak gagal berfungsi, hingga dapat menyebabkan kematian.