Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, Gatut Setiawan mengatakan pembatasan ini merupakan permintaan Kapolres Jayawijaya.
Katanya, pembatasan WNA berkunjung ke Wamena hanya bersifat sementara waktu. Kebijakan ini akan dicabut setelah aparat menyatakan situasi di Wamena sudah sepenuhnya kondusif.
"Mengantisipasi jangan sampai ada pihak-pihak asing membuat semakin kisruh yang tadinya sudah damai. Karena di situ kan keadannya konflik. Bisa mengancam keutuhan NKRI. Dikhawatirkan ada pihak asing yang mencampuri dan malah memanas-manasi," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, Gatut Setiawan, Selasa (26/11/19).
Baca juga:
Pasca-Rusuh, 10 Ribu Murid dan Ratusan Guru di Wamena Belum Kembali Sekolah
Gatut mengklaim, kebijakan ini juga bertujuan menghindarkan WNA dari situasi yang belum kondusif.
"Di satu sisi sebenarnya untuk menyelamatkan atau melindungi orang asing tersebut. Jangan sampai nanti dia celaka, kalau nanti ada apa-apa panjang lagi urusannya. Jadi masalah internasional," ujarnya.
Meski Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, melarang WNA sementara waktu berkunjung ke Wamena, akan tetapi ada pengecualian untuk warga negara asing yang memiliki izin tinggal sementara di wilayah Kabupaten Jayawijaya.
"Kalau memang orang asing itu punya izin tinggal sementara di sana dan kerja di sana, sama sajakan warga negara Indonesia. Punya izin tinggal sementara tidak mungkin kita mau tolak," pungkasnya.
Pada 23 September 2019, Kota Wamena dilanda kerusuhan besar. Kerusuhan itu menelan setidaknya 31 korban jiwa, merusak sekitar 700 bangunan rumah dan kantor, serta merusak ratusan unit mobil dan sepeda motor.
Editor: Ardhi Rosyadi
"Iya kalau gampang pintar, kan nggak juga. Hasil tahun ini juga jeblok semua."
"Kami sudah melakukan pengenalan tipologi soal-soal yang berdaya nalar tingkat tinggi pada Ujian Nasional. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan secara sesaat, harus dengan perubahan budaya."
"Jadi kalau kerugian negara sudah menjadi faktor tidak hanya perdata tapi juga pidana ini yang sangat memberatkan," 
"Mahkamah Agung harus berbenah, melihat kembali apa problem internal dari Mahkamah Agung, sehingga disorot publik karena sering melakukan tindakan yang tidak pro dalam pemberantasan korupsi."
"Agustus 2019 jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta orang, mengalami kenaikan 50 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2018."
"Kalau terjadi sesuai bisa langsung tekan panic button, kemudian polisi terdekat akan datang dan memberikan pelayan kepada korban tersebut,"
"Ini cuma soal Radikal, cuma data aja diinformasikan."
"Kita tentu memberikan perlindungan hukum kepada dia (Yuli Riswati), sehingga semua prosesnya berjalan baik. Dalam konteks hukum, tentu kita melihatnya sesuai dengan kaidah yang ada di sana."
"Menurut majelis hakim kasasi, kepada terdakwa (Idrus Marham) lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor yaitu menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketua Umum Golkar."
Saksi mengatakan aparat memaksa masuk dan memanjat dinding samping dapur. Saat itu pagar asrama dikunci dan aparat tidak meminta izin atau memperkenalkan diri dan tujuan datang ke asrama.
"Justru yang LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender), waria, PSK, atau pengguna narkoba suntik persentasenya kecil. Stigma ini yang perlu perhatian kita bersama."
"Dulu (masa jabatan presiden) dibatasi, supaya tidak kebablasan."
"Sejatinya, (RUU PKS) ini menunggu (RUU) KUHP."
Saat ini tingkat persentase partisipasi perusahaan BUMN yang menggunakan PPID baru 55 persen. Angka ini hanya naik 10 persen dari tahun 2018 lalu.
"Pelajar harus mampu membaca teks yang rumit, membedakan mana informasi kredibel dan mana yang tak bisa dipercaya."
”Hari ini adalah acara Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ke-43."
"Abis disiram air keras, dia setengah mati tuntut pemerintah. Bagaimana mengenai pembunuhan di Bengkulu?"
"Jokowi harus mengevaluasi kinerja tim bentukan Polri selama ini, bagaimanapun juga tim bekerja menggunakan uang negara."
"Kalau sekarang William memulai keterbukaan lagi dan semuanya panik, itu menunjukkan ada upaya-upaya janggal, upaya-upaya yang korupsi APBD DKI Jakarta"