Rongrong NKRI, Menristekdikti Perintahkan Rektor Keluarkan Dosen dan Mahasiswa

"Kalau mereka memilih merongrong NKRI ya silakan saja keluar,"

BERITA , NUSANTARA

Kamis, 22 Nov 2018 18:54 WIB

Author

Budi Prasetiyo

Rongrong NKRI, Menristekdikti Perintahkan Rektor Keluarkan Dosen dan Mahasiswa

Ilustrasi

KBR, Jakarta- Menristekdikti Mohamad Nasir meminta agar para rektor mengawasi  dosen dan mahasiswa yang terindikasi terpapar paham radikal. Langkah itu dilakukan untuk menindaklanjuti temuan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyatakan ada beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terpapar paham Radikal.

"Saya sudah meminta seluruh rektor di perguruan tinggi negeri maupun swasta melakukan profiling terhadap dosen dan mahasiswa. Memang ada kita temuan beberapa mahasiswa dan dosen. Mereka silakan memilih, kalau mereka memilih merongrong NKRI ya silakan saja keluar," katanya di kantor Pemprov Jatim pada Kamis (22/11).

Nasir mengatakan, selain melakukan pengawasan, pihaknya juga membimbing para dosen dan mahasiswa yang terindikasi paham radikal agar kembali ke pangkuan NKRI.

"Kalau mereka bisa dibina dan mau kembali ke pangkuan NKRI ya akan kita bina," tambahnya.

Baca: Paham Terorisme Masuk Kampus, Ini Langkah BNPT

Nasir menambahkan, untuk menangkal paham radikalisme di kampus, pihaknya juga telah mengesahkan Peraturan Menteri No 55 tahun 2018 tentang pembinaan ideologi  bangsa. Dalam permen itu juga bertujuan untuk menegakkan empat pilar kebangsaan.

"Permen 55 itu adalah dalam rangka dan bagaimana agar mahasiswa menjadi harmonis di dalam atau di luar kampus. Ini juga mewujudkan empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, NKRI, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika," pungkasnya.


Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.