Share This

Indonesia - Malaysia Sepakati Lawan Kampanye Hitam Sawit

"Kita harus bersatu melawan kampanye hitam terhadap perdagangan kelapa sawit kita. Karena ini menyangkut hajat hidup petani-petani kecil"

BERITA , NASIONAL

Rabu, 22 Nov 2017 22:18 WIB

Presiden Jokowi usai perundingan dengan PM Malaysia Najib Razak, di Kuching, Rabu (22/11). (Foto: Ist)

KBR, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyekati kerjasama  memerangi kampanye hitam terhadap perdagangan kelapa sawit. Kata Jokowi, penguatan dilakukan salah satunya lewat pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit.

"Kita harus bersatu melawan kampanye hitam terhadap perdagangan kelapa sawit kita. Karena ini menyangkut hajat hidup petani-petani kecil, baik yang berada di Indonesia maupun di Malaysia," ujar   Jokowi usai menggelar Konsultasi Tahunan ke-12 Indonesia-Malaysia di Kuching, Malaysia, Rabu (22/11).

Dalam hal keamanan, RI-Malaysia menyepakati kerja sama penjagaan di wilayah perbatasan untuk mencegah penyelundupan narkoba dan kejahatan terorisme.

Sementara PM Najib Razak secara khusus memberikan apresiasi kepada Jokowi atas keberhasilannya menangani kabut asap. Najib mengatakan keberhasilan ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia.

"Sudah dua tahun Malaysia tidak alami masalah. Terima kasih atas perhatian serius Indonesia. Ini yang memberikan kelegaan terhadap rakyat Indonesia termasuk Sarawak. Cuaca sudah lega, enaklah," kata Najib.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.