Ketua DPR: DPR dan Pemerintah Harus Membentuk Trust Building

"Kalau pemerintah kuat DPR kuat ini yang tentu rakyat juga senang."

KBR - Ketua DRP Setya Novanto mengatakan belum menerima surat edaran Presiden Joko Widodo yang melarang Menteri menghadiri rapat kerja dengan DPR. Sebagai pimpinan DPR, Setya mengaku tidak akan menanggapi secara berlebihan apapun isu yang beredar.

Dalam Sarapan Pagi KBR (28/11), Setya Novanto juga mengatakan DPR dan pemerintah harus membentuk trust building yang akan memperkuat pemerintah dan juga DPR. Berikut perbincangan lengkapnya.  

Sekarang yang sedang ramai salah satu yang diperbincangkan adalah surat dari presiden yang kabarnya isinya adalah melarang menteri untuk hadir di rapat kerja dengan DPR. Apakah sudah ada sikap dari pimpinan DPR?

“Tentu saya selaku pimpinan DPR, surat edaran apakah itu dari presiden yang juga saya baca di media-media itu dari Seskab Andi Widjajanto itu sampai hari ini saya belum menerima surat edaran tersebut. Tentu buat pimpinan DPR segala isu apa pun yang beredar tentu saya tidak menanggapi secara berlebihan.”

“Saya harapkan antara pemerintah dengan DPR bisa berjalan secara kondusif, kita sinergi apalagi Presiden Jokowi sudah dipilih oleh rakyat. Tentunya diharapkan adalah untuk bisa memberikan kontribusi besar karena dipercaya rakyat dalam hal pembangunan dan kesejahteraan rakyat tentu saya selaku pimpinan DPR yang memang mempunyai tugas di dalam pengawasan.”

“Saya juga dalam komunikasi dengan presiden, saya sampaikan bahwa bagaimana antara DPR dengan pemerintah ini bisa mempunyai hubungan yang baik. Kita harus membentuk trust building jadi harus membentuk suatu kepercayaan antara pemerintah dan DPR. Kalau  pemerintah kuat DPR kuat ini yang tentu rakyat juga senang, sehingga pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini 6,4 persen tentu rencananya presiden bisa meningkat akan lebih baik.”

“Saya juga menghargai pada saat minggu lalu Menteri Hukum dan HAM hadir di dalam rapat-rapat badan legislatif. Tentu saya mengapresiasi kepada Menteri Hukum dan HAM dengan kehadiran ini tentu menjadikan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Hal-hal inilah yang saya apresiasi betul-betul.”

Sebelumnya sempat ada kabar gembira ketika ada perdamaian antara dua pihak yang ada di DPR. Perkembangannya sudah sampai mana?

“Ini menurut pendapat saya sudah selesai ini pun sudah sampaikan kepada pak presiden. Ada beberapa ajuan yang diajukan oleh Indonesia Hebat yaitu adanya perubahan di dalam Pasal 4 dan Pasal 17 UUD 1945. Di dalam perubahan ini berkaitan dengan MD3. Perubahan ini tentu setelah kita mempelajari dengan seksama maka kita sudah laksanakan pertama rapat dalam legislatif, kedua kita rapat legislatif sebagai Bamus yang dihadiri dua-duanya oleh Menteri Hukum dan HAM.”

“Ini yang membuat suasana begitu luar biasa karena semua unsur daripada fraksi sudah ada. Bagi pimpinan DPR ini merupakan lembaga yang harus berwibawa, kita sudah tidak ada lagi Merah Putih atau Indonesia Hebat yang ada adalah keluarga besar Republik Indonesia. Dengan dasar ini tentu kita memberikan suatu hal yang terbaik di dalam rapat itu. Karena kita mempunyai sistem presidensil untuk mempercepat proses perubahan di dalam pasal-pasal tersebut.”

“Maka saya sudah menginstruksikan kepada para pimpinan DPR yang lain dan juga anggota untuk segera tindaklanjuti sehingga kita ada rapat Badan Musyawarah yang kemarin kita tindaklanjuti dengan paripurna. Hanya memang di dalam paripurna ini berkembang ada beberapa usulan dari masing-masing fraksi yang dari usulan itu setelah kita evaluasi memang masih ada kurang untuk bisa menyempurnakan daripada masalah ini. Sehingga dalam paripurna kemarin itu kita tunda untuk usulan pelibatan dari DPD.”

“Usulan pelibatan DPD ini yang mestinya kita rapatkan pada hari ini tapi kita lupa bahwa surat yang dari DPD harus kita balas lebih dahulu untuk nanti kita bacakan di dalam rapat nanti atau kita undang, rencana hari Senin. Sehingga ini agak tertunda sedikit masalah yang berkaitan dengan MD3.”

“Kemarin saya telah melantik ibu-ibu Persatuan Istri Anggota DPR. Dari total yang ada itu sudah 420 hadir semua sebagai keluarga besar DPR RI. Saya sangat senang dan bangga bahwa ibu-ibu memberikan cermin kepada kita semua sehingga ini bisa terwujud dengan baik.”

Sebentar lagi masuk reses, apa yang Anda harapkan?

“Pertama sebelum reses ini saya mengharapkan semua persoalan bisa selesai. Saya bangga dan mengapresiasi kepada Presiden Jokowi yang telah memerintahkan kepada menteri-menterinya untuk bekerja kembali bersama DPR ini sesuatu yang luar biasa. Kedua sebelum reses ini tentu seluruh Komisi I sampai Komisi XI dan juga mengenai kelengkapan sudah melakukan pekerjaan dengan mitra-mitra kerja baik kepada badan-badan maupun departemen dan kementerian.”

“Setelah kita reses hal yang pertama tentu kita harus menyelesaikan masalah Perpu yang ditunggu-tunggu masyarakat. Belum lagi agenda-agenda daripada Undang-undang yang perlu revisi, ada Undang-undang yang menurut saya perlu revisi yang benar. Karena didalam melakukan Undang-undang ini saya betul-betul hati-hati menyarankan kepada pimpinan komisi.”

“Untuk setiap komisi itu alangkah baiknya maksimal dalam satu tahun 2-3 sehingga dalam satu tahun kualitasnya terjamin dan jumlahnya tidak besar. Tetapi harmonisasi, sinkronisasi dengan pemerintah maupun pihak-pihak yang dibutuhkan ini pada saat sudah diundangkan. Setelah kita melalui proses tidak lagi gagal di dalam Mahkamah Konstitusi.”

“Inilah yang kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Belum lagi hal-hal lain masalah komisi-komisi yang berkaitan dengan apakah itu politik, ekonomi dan juga masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.”

Komisi-komisi diharapkan sudah terisi semua, fraksi-fraksi semuanya sudah menyerahkan anggotanya sebelum reses?

“Saya sudah bersyukur sekali bahwa niat daripada fraksi-fraksi adalah sama yaitu menyelesaikan kewajibannya memberikan nama-nama kepada pihak pimpinan yang ada yang kita sahkan di dalam paripurna dan ini sudah selesai semua. Berarti semua komisi-komisi bisa bekerja dengan baik bersama fraksi-fraksi yang lain.”

Jadi tidak perlu ada lagi yang harus ditunggu?

“Menurut pendapat saya ini saatnya kita bekerja bukan saatnya kita menunggu lagi. Jadi kita harus melaksanakan hal-hal yang terbaik untuk rakyat karena ada beberapa hal yang pemerintah harus lakukan terutama di dalam nomenklatur yang baru. Dalam nomenklatur yang baru ini perlu adanya pemerintah sesegera mungkin untuk bisa bekerja sama dengan DPR.”

“Karena ada hal-hal yang paling penting, pemerintah didalam melakukan program-program yang besar itu di dalam APBN harus disetujui oleh DPR. Misalnya kenaikan BBM, memang seyogyanya bahwa menteri yang terkait sesegera mungkin untuk membicarakan dengan DPR misalnya mengenai masalah pengalihan subsidi. DPR sangat mengharapkan pengalihan subsidi itu yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan masalah BSM (Bantuan Siswa Miskin). Kalau persiapan ini tidak dilakukan sejak sekarang nanti terlambat yang marah pasti rakyat.”

Adanya perubahan nomenklatur di kementerian itu sudah diantisipasi oleh DPR dalam pembentukan atau pembagian komisi-komisi?

“Memang di dalam komisi kita selalu menyesuaikan terus dengan pihak pemerintah yang sudah ada nomenklatur-nomenklatur baru. Untuk itu saya mengharapkan pertama dalam hal untuk kerja pemerintah saya akan mengundang empat Menko untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kerja masing-masing di dalam menteri-menteri yang ada. Sehingga para komisi yang ada sekarang ini meskipun sekarang sudah menyesuaikan tapi perlu adanya suatu sinkronisasi yang tepat supaya jangan sampai nanti pemerintah ketinggalan sehingga DPR bekerja dengan sebaiknya.”

Itu kapan?

“Saya mengharapkan dalam waktu dekat ini kita akan membuat surat kepada empat Menko yang kita harapkan bisa menjelaskan hal-hal yang sudah dilaksanakan dalam sebulan ini dan apa yang diprogramkan ke depan.”

Di level pimpinan DPR dahulu?

“Tentu untuk Menko ini yang mengundang harus pimpinan DPR. Kita akan layangkan untuk bisa mereka hadir ya mudah-mudahan semua ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya.”

Untuk forum pimpinan lembaga tinggi negara kapan?

“Secepatnya. Ada beberapa hal yang sangat strategis yaitu berkaitan dengan MoU antara pihak DPR dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan. Karena di dalam aturan undang-undangnya Badan Pemeriksa Keuangan ini ada yang berkaitan dengan kinerja pemeriksaan pada Bank Indonesia, OJK, dan juga pihak-pihak yang terkait kementerian yang lain yang harus kita kerjakan.”

“Misalnya pada Bank Indonesia sampai sekarang kita ingin tahu apa yang sudah dicetak yang harus dihanguskan, belum lagi percetakan daripada uang-uang kertas kita berapa pemasukan yang ada. Ini perlu kita adakan pemeriksaan secara detil dalam investigasi dari BPK.”

“Untuk itulah payungnya ini harus kita lakukan sehingga pola-pola kerja sama antara pemerintah, badan, dan lain-lain bisa efektif. Kita akan lebih bekerja lebih baik, kita akan lebih keras, kita akan lebih bekerja, bekerja, bekerja, bekerja untuk  rakyat.”

• DPR
• pemerintah
• koalisi
• kabinet Jokowi