Dunia Maya Juga Bagian dari Konsep Pertahanan Nasional

"KBR68H, Jakarta - Perang cyber antara Australia vs Indonesia seakan tak terhindarkan lagi. Keduanya saling menghimpun pasukannya dan menyerang tiada henti."

KBR68H, Jakarta - Perang cyber antara Australia vs Indonesia seakan tak terhindarkan lagi. Keduanya saling menghimpun pasukannya dan menyerang tiada henti. Setelah menewaskan situs penting Australia http://asis.gov.au, hacker Indonesia saat ini tengah menembak sasaran-sasaran penting lainnya, yaitu http://asd.gov.au dan http://defence.gov.au.

Setelah kemarin ramai mencuat isu diretasnya situs Bareskrim dan Polri, sejak beberapa saat lalu terlihat bahwa situs Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa diakses alias down. Bahkan situs ini dinyatakan down 100 persen atau 404 Not Found.Apakah lumpuhnya situs sejumlah Kementerian memang karena ulah hacker? Simak perbincangan penyiar KBR68H Sutami dan Nanda Hidayat dengan Ketua Masyarakat informatika Wigrantoro Roes Setiyadi dalam program Sarapan Pagi.

Apa benar karena serangan hacker atau karena ada masalah internal server sendiri?

Saya kira hacker. Ini kejadian lama berulang lagi, beberapa tahun lalu kawan-kawan hacker Indonesia menyerang Australia, biasa pemicunya sentimen emosional.
 
Tanda-tandanya apa kalau ini dipastikan serangan hacker?

Seperti tadi yang anda katakan kalau lamannya diganti. Sebetulnya yang perlu dibahas apa di balik ini dan apa dampaknya. Karena kalau yang sudah terjadi itu ada yang klaim bahwa di-hack, ada yang supaya ikut numpang keren. Jadi faktanya banyak di dalam hal seperti ini, tetapi apapun motifnya apapun kejadiannya menunjukkan beberapa hal. Pertama dari sisi security baik Australia maupun Indonesia apalagi situs pemerintah itu menunjukkan kerentanan terhadap serangan-serangan hacker, baik oleh pihak Indonesia kepada Australia maupun Australia kepada Indonesia. Jadi perlu ditingkatkannya kualitas keamanan jaringan. Kemudian sebetulnya yang lebih memprihatinkan ini menunjukkan belum adanya atau belum ditegakkannya Undang-undang tentang di dunia cyber ini. Misalnya Australia meng-hack situs-situs Indonesia atau sebaliknya, sebetulnya di dalam Undang-undang ITE sudah disebutkan. Tetapi siapa yang mau menegakkan Undang-undang tersebut, apapun alasannya itu karena merugikan pihak lain jelas salah.

Apa masalahnya sehingga  tidak ada yang mau menegakkan Undang-undang itu?

Kalau dikatakan kemampuan polisi tidak cukup rasanya tidak juga. Polisi Indonesia sepuluh tahun terakhir ini sudah canggih, jawaban ringkasnya kemauan politik.

Agak segan antara dua pihak ini?

Iya mestinya otomatis tetapi dalam hal ini yang menjadi korban juga tidak melapor ke polisi atau dalam hal lain polisi tidak tanggap dalam hal ini. Lebih wait and see bagaimana reaksi pemimpin kita, bagaimana dampaknya hubungan politik antara Indonesia dengan Australia.
 
Indonesia kabarnya juga sedang menyiapkan pasukan cyber di bawah Kementerian Hukum dan HAM ya?

Tapi kalau tujuannya untuk menyerang buat apa. Tujuannya dalam hal ini sebenarnya untuk memperkuat diri. Jadi konsep pertahanan nasional itu sekarang sudah berkembang, tidak hanya pada teritori tetapi juga dunia maya.

Ini tugas mereka ke depan untuk melindungi situs-situs pemerintah?

Salah satunya tugas mereka tinggal amanat yang diberikan ke mereka itu mencakup hal itu atau tidak karena misalnya semua masyarakat awam tidak tahu.

Kemudian yang perlu dilakukan oleh pemerintah sekarang seperti apa?

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama identifikasi, misalnya kita korbannya berapa yang rusak benar-benar, itu tugasnya Kominfo. Kedua Pak Marty Natalegawa bicaralah dengan Duta Besar Australia atau dengan Menteri Luar Negeri Australia ada fakta semacam ini, identifikasi tadi pertama juga memastikan serangan ini dari Australia. Jangan-jangan serangan ini memang datang dari Indonesia tapi mengatasnamakan Australia atau dari negara lain mengatasnamakan Australia, karena dalam konteks ini ada banyak free rider. Jadi pastikan dulu yang rusak berapa dan memang hacker itu dari Australia, jangan sampai menjadi kita malu karena kita mengatakan itu serangan dari Australia ternyata tetangga sebelah yang menyerang ini kan kelihatan bodohnya.
 
Siapa yang harus melakukan pengecekan itu?

Ada kita punya, polisi punya, Kominfo punya, kawan-kawan ITB bisa bantu, kami juga bisa bantu. Sekarang hal-hal semacam itu sudah tidak terlalu canggih, hanya persoalannya kita mau atau tidak.

Sampai saat ini belum ada tanda-tanda bergerak melakukan?
 
Mungkin sudah ada tetapi inisiatif-inisiatif sendiri. Mesti ada yang mengkoordinasikan untuk membawa nama Indonesia, bukan atas nama kelompok A, kelompok B, gerakan ini itu. Tapi kalau sudah semacam ini harus official Indonesia barangkali Kominfo, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan duduk bersama.

Kita menemukan masih banyak situs pemerintah yang bisa diretas, apa kemanannya sangat buruk?

Bisa jadi buruk. Sebetulnya fakta membuktikan kalau dia bisa diretas berarti keamanannya jelek. Yang menjadi persoalan sebetulnya yang bersangkutan pengelola harusnya bercermin, melihat lagi apa kekurangannya, apa kekurangan sistemnya. Istilahnya tembok pagarnya dinaikkan lagi, bikin great wall lebih tinggi lagi. 

• dunia maya
• pertahanan nasional
• hacker