Yasonna jadi Menkumham, Basuki Menteri PUPR

Bapak presiden meminta saya untuk membantu beliau kembali. Kami diskusi banyak, dan beliau meminta agar usulan dua omnimbus law yang disampaikan pada beberapa waktu lalu

BERITA | NASIONAL

Selasa, 22 Okt 2019 20:25 WIB

Author

Dian Kurniati

Yasonna jadi Menkumham, Basuki Menteri PUPR

Mantan Menkumham Yasonna Laoly tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

KBR, Jakarta - Sejumlah bekas menteri Joko Widodo di periode pertama pemerintahannya, 2014-2019 kembali dipanggil ke Istana Merdeka sejak Selasa (22/10/2019) pagi.

Bekas menteri itu, di antaranya bekas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, bekas Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bekas Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), dan bekas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Menurut Yasonna Laoly, Presiden Jokowi kembali menunjuknya sebagai Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Kerja Jilid II bersama Wakil Presiden, Ma'ruf Amin.

"Bapak presiden meminta saya untuk membantu beliau kembali. Kami diskusi banyak, dan beliau meminta agar usulan dua omnimbus law yang disampaikan pada beberapa waktu lalu, pada pidato pertama di MPR, bisa betul-betul diselesaikan segera," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan.

Yasonna mengatakan, Kementerian yang nantinya diamanahkan kepadanya juga akan membahas regulasi, baik di level kementerian, untuk mempercepat investasi dan mempermudah perizinan.

"Termasuk kita berdiskusi tentang Perda-perda (Peraturan daerah, red). Bagaimana Perda-perda itu mendorong pertumbuhan. Kalau ada tumpang tindih, ada yang menghalangi, akan kita selesaikan, cari solusi yang terbaik," katanya.

Menurut Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, peraturan daerah juga harus diharmonisasikan, agar daerah tidak membuat peraturan yang bertentangan dengan arah kebjakan nasional.

Dalam diskusi dengan Presiden Jokowi, Yasonna menyebut akan memperbaiki pelayanan keimigrasian, khususnya keluhan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia, termasuk kelebihan kapasitas di Lembaga Permasyarakatan.

"Secara khusus kita mendiskusikan 50 persen penghuni Lapas adalah pelaku kejahatan narkotika. Maka diperlukan sinergitas antara Kemenkumham, Polri dan BNN, termasuk menyegerakan revisi Undang-Undang Narkotika," katanya.

Selain Yasonna Laoly, Presiden Jokowi juga menunjuk Basuki Hadimuljono menjadi menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di periode kedua pemerintahannya.

Menurut Basuki, Presiden Jokowi memerintahkannya melanjutkan pembangunan infrastruktur, untuk menghubungkan pusat-pusat ekonomi di Indonesia.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi perhatian pemerintah.

"Beliau menyampaikan untuk bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur, seperti yang beliau sampaikan pada visinya yang kedua, meng-connect-kan apa yang sudah dibangun dengan kawasan-kawasan khusus, pariwisata, produksi, kawasan industri," kata Basuki ditemui di lokasi yang sama.

Ia mencontohkan, kawasan industri di Brebes, Magetan, Ngawi. Selain itu, pembangunan infrasktruktur di kawasan wisata, seperti Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Kupang.

"Presiden juga menanyakan progres sayembara ibu kota negara baru," kata Basuki sembari menyebutkan peserta sayembara mencapai 762 orang.

Basuki menambahkan, jabatan baginya adalah perintah, tidak hanya amanah dari Tuhan, tapi juga perintah dari atasan kepadanya.

"Kalau saya besok dilantik, saya mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa istiqomah," tambahnya.

Selain nama-nama itu, ada pula bekas Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, bekas Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, bekas Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, bekas Menteri ATR, Sofyan Djalil, bekas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan bekas Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. 


Editor: Kurniati Syahdan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Rencana Pembentukan Komponen Cadangan Militer Tuai Polemik

Hari Pneumonia Sedunia, Mari Cegah Pneumonia pada Anak

Kabar Baru Jam 15