Prabowo Jadi Menteri, Nasdem: Politik Rendahan

"Semuanya ingin masuk dengan cara-cara yang tidak berkeadaban. Berkuasa dengan cara yang tidak berkeadaban,"

BERITA | NASIONAL

Selasa, 22 Okt 2019 06:11 WIB

Author

Sadida Hafsyah

Prabowo Jadi Menteri, Nasdem: Politik Rendahan

Ketum Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10). (Foto: Antara/Wahyu.)

KBR, Jakarta-  Politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi, menilai  Partai Gerindra tidak beradab dalam menentukan sikap politiknya. Pasalnya Prabowo yang yang kalah dalam Pemilihan Presiden 2019 lalu, kemudian tidak konsisten dan justru berusaha mendapat kekuasaan sebagai bagian dari pemerintah.

"Kalau dari Nasdem tidak mempersoalkan dia jadi pejabat atau apa. Tetapi dari Nasdem mengingatkan, perilaku politik Gerindra itu menurut saya, mencerminkan sebuah virtue (moral, red) politik. Tetapi mencerminkan politik rendahan. Tapi kalau memang seperti itu kami persilahkan apa saja boleh, Tapi itu yang kami ingatkan," kata Taufiqulhadi pada KBR.

Teuku Taufiqulhadi menyebut, berpendapat, terbukanya peluang Prabowo untuk menjadi Menteri Pertahanan di periode 2019-2024 ini, justru menjadi preseden yang sangat buruk pada sejarah perpolitikan Indonesia, karena masyarakat akan mencatat Gerindra sebagai partai yang tidak memiliki dignitas dalam memperoleh kekuasaan.

"Orang tidak tahu berpolitik itu apa. Orang berpikir berpolitik itu, dia hanya untuk mendapatkan kekuasaan saja. Jadi kekuasaan itu boleh didapatkan dengan cara apapun. Dengan menghempas dignitasnya sekaligus. Dia tidak mempersoalkan," tambahnya.

Gerindra, lanjut Taufiqulhadi, seharusnya menjaga etika dalam berpolitik. Karena sikap-sikap yang diambil oleh partai selama bersaing memperoleh kekuasaan, bisa saja membuat masyarakat meragukan konsistensi dan cara berpolitik partai Gerindra.

"Karena posisi kita sekarang adalah presidensil, koalisi terjaga sebelum Pemilu. Sebelum Pemilu itu sudah dikukuhkan adalah koalisinya. Kemudian koalisi tersebut adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah, dan yang kalah adalah oposisi. Itu adalah tanggung jawab masing-masing. Sekarang ini rasanya tidak ada yang mau bertanggung jawab. Semuanya ingin masuk dengan cara-cara yang tidak berkeadaban. Berkuasa dengan cara yang tidak berkeadaban," kesalnya.

Taufiqulhadi juga tidak melihat sikap kenegarawan Prabowo, yang tidak tahan jika tidak memiliki kekuasaan tertentu.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua Umum Partai Gerindra, yang juga rivalnya pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto, menangani pertahanan pada periode kedua pemerintahannya. Ketimbang calon menteri lain yang merahasiakan posisi menterinya, Prabowo secara spesifik menyebut Jokowi meminta bantuannya di bidang pertahanan.

Di depan Jokowi, Prabowo langsung menyatakan komitmennya mencapai semua target pemerintah di bidang pertahanan.

"Kali ini resmi diminta dan kami siap membantu. Saya, beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan. Jadi tadi beliau memberi beberapa pengarahan, dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran-sasaran dan harapan-harapan yang ditentukan," kata Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019).

Selain Prabowo, Presiden Jokowi juga telah menawari posisi menteri ke sejumlah sosok, yakni:


  • Mahfud MD, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD;
  • Nadiem Makarim, CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim;
  • Wishnutama, Komisaris Utama NET Mediatama Televisi;
  • Erick Thohir, pendiri Mahaka Group;
  • Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Perindustrian petahana;
  • Pratikno, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Kabinet Kerja jilid I;
  • Nico Harjanto, staf khusus Mensesneg;
  • Fadjroel Rachman, bekas aktivis 1998 dan Komisaris PT Adhi Karya;
  • Edhy Prabowo, Wakil Ketua Umum Gerindra.

Presiden Jokowi juga mengundang Kapolri Tito Karnavian ke Istana. Namun, Tito mengaku kedatangannya bukan untuk membahas posisi menteri, melainkan membahas keamanan nasional.

Presiden Jokowi akan mengumumkan susunan kabinet lengkapnya pada Rabu pagi (23/10/2019), kemudian dilanjutkan dengan pelantikan pada hari yang sama.

Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

KPK Serukan Penerapan Sertifikasi Sistem Manajemen Antisuap

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13

Kabar Baru Jam 12