Ketua MPR Berharap Tak Ada Demo Saat Pelantikan Presiden

"Kami juga mengundang kepala negara untuk hadir menyaksikan dan mengikuti pelantikan presiden. Jadi kalau adik-adik mahasiswa demo besar-besaran, kurang elok bagi bangsa kita."

BERITA | NASIONAL

Selasa, 08 Okt 2019 17:32 WIB

Author

Resky Novianto, Adi Ahdiat, Dian Kurniati

Ketua MPR Berharap Tak Ada Demo Saat Pelantikan Presiden

Ketua MPR 2019-2024 Bambang Soesatyo (tengah) berfoto usai pelantikan DPR 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta mahasiswa se-Indonesia tidak berdemonstrasi saat acara pelantikan presiden di Gedung DPR/MPR, Jakarta, 20 Oktober 2019 mendatang.

"Saya berharap adik-adik mahasiswa mengurungkan niat demo, karena harus menghormati peristiwa pelantikan presiden besok, karena peristiwa itu sangat sakral bagi bangsa kita dan akan disaksikan oleh dunia," kata Bamsoet di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

"Kami juga mengundang kepala negara untuk hadir menyaksikan dan mengikuti pelantikan presiden. Jadi kalau adik-adik mahasiswa demo besar-besaran, kurang elok bagi bangsa kita. Kita utamakan nama baik bangsa," lanjutnya.

Bekas ketua DPR ini juga meminta mahasiswa dan masyarakat menahan diri untuk menyampaikan aspirasi soal penolakan UU KPK.

Ia menyarankan agar pihak-pihak yang tidak sepaham dengan revisi UU KPK mengajukan keberatan lewat uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bamsoet berharap pelantikan presiden nanti bisa berjalan lancar, dan memberi kontribusi bagi ekonomi Indonesia.

"Jadi ini akan juga menentukan masa depan ekonomi kita kalau pelantikannya berlangsung hikmat, kemudian dapat dukungan seluruh rakyat juga, kita harapkan investor dan pengusaha luar negeri akan masuk ke indonesia dengan tidak was was," tutupnya. 


Mahasiswa Ancam Demo

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dari beberapa universitas di Jakarta mendesak pemerintah segera menerbitkan Perpu KPK, sebelum 16 Oktober 2019. 

Tenggat waktu tersebut persis sebulan setelah UU KPK disahkan DPR, 17 September 2019, dan akan otomatis berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden. 

Jika tuntutan tersebut tak dipenuhi, mahasiswa mengancam kembali menggelar demonstrasi dengan massa lebih besar dibanding demonstrasi 23-25 September 2019. 

Editor: Sindu Dharmawan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Geliat Feminis Membangun Demokrasi

Geliat Feminis Membangun Demokrasi

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13