Alasan Jokowi Izinkan Tiga Menterinya Tetap Pimpin Partai

"Pengalaman itulah kita memutuskan bahwa baik Ketum parpol maupun di struktur partai bisa ikut,"

BERITA | NASIONAL

Rabu, 23 Okt 2019 13:21 WIB

Author

Dian Kurniati

Alasan Jokowi Izinkan Tiga Menterinya Tetap Pimpin Partai

Presiden Joko Widodo memperkenalkan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Rabu (23/10). (Foto: Antara/Wahyu)

KBR, Jakarta-   Presiden Joko Widodo mengizinkan tiga menterinya pada Kabinet Indonesia Maju rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. Padahal, Jokowi mewajibkan setiap menterinya meneken pakta integritas, termasuk memuat pasal tidak tersandung kasus pidana, tidak rangkap jabatan, dan tidak berkewarganegaraan ganda.

Ketiga menteri rangkap jabatan tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Golkar, dan Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa.

"Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya lihat yang paling penting adalah bisa bagi waktu dan tenyata juga tidak ada masalah. Pengalaman itulah kita memutuskan bahwa baik Ketum parpol maupun di struktur partai bisa ikut," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (23/10/2019).

Jokowi meyakini, kinerja para menterinya tak akan terganggu meski menjabat pimpinan partai. Ia memastikan para menterinya akan langsung bekerja setelah dilantik hari ini.  Airlangga, Prabowo, dan Suharso, juga telah menyatakan tak akan melepaskan jabatannya di partai sepanjang tak dilarang Jokowi. Airlangga bahkan maju dalam bursa ketua umum Golkar, yang akan digelar akhir tahun ini.

Menteri dengan jabatan ketua umum partai telah ada pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Saat itu, Airlangga diangkat menteri menteri perindustrian tanpa perlu meninggalkan jabatannya di Partai Golkar.  



Berikut adalah daftar menteri Kabinet Indonesia Maju:

1. Menko Politik Hukum dan Keamanan: Mahfud MD
2. Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
4. Menko Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan
5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
7. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
8. Menteri Luar Negeri: Retno Marsudi
9. Menteri Agama: Fachrul Razi
10. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly
11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
13. Menteri Kesehatan: Terawan Agus Putranto
14. Menteri Sosial: Juliari Batubara
15. Menteri Tenaga Kerja: Ida Fauziyah
16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
18. Menteri ESDM: Arifin Tasrief
19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
20. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
21. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G Plate
22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
23. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup : Siti Nurbaya Bakar
24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Abdul Halim Iskandar
26. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Sofyan Djalil
27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
28. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo
29. Menteri BUMN: Erick Thohir
30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati
33. Menteris Riset dan Teknologi : Bambang Permadi Sormantri Brodjonegoro
34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali

Pejabat negara setingkat menteri:
1. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
2. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
3. Kepala BKPM : Bahlil Lahadalia
4. Jaksa Agung: ST Burhanudin

Presiden Joko Widodo memberikan tujuh pesan untuk para menteri Kabinet Indonesia Maju, yang ia umumkan hari ini. Jokowi mengatakan, semua menteri dan pejabat setingkat menteri harus langsung bekerja setelah dilantik.

Ia lantas mengingatkan ancaman pemecatan untuk menteri yang dianggap tidak becus bekerja. Selain itu, Jokowi juga ingin para menteri memastikan kasus korupsi tak terjadi di pemerintahan.

"Jangan korupsi. Yang pertama, menciptakan sistem yang menutup celah korupsi. Kedua, tidak ada ada visi-misi menteri, yang ada adalah visi-misi presiden dan wakil presiden. Ketiga, kita semuanya harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja yang produktif. Keempat, jangan terjebak pada rutinitas yang monoton," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (23/10/2019).


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Puluhan Pabrik Tahu di Sidoarjo Gunakan Sampah Plastik Impor untuk Bahan Bakar

Cegah Radikalisme Menag Akan Ganti Ayat-ayat Al Qur'an?

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14