Share This

Kemenkominfo Sediakan 10 Lokasi WiFi Gratis di Palu dan Donggala

Pemerintah menyediakan jaringan internet gratis di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah

BERITA , NASIONAL

Selasa, 02 Okt 2018 23:03 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kiri) disaksikan Kepala Divisi Humas Polri Setyo Wasisto (kanan) saat berbicara di Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Jakarta, Selasa (2/10). (Foto: ANTARA/ Aprilio A)

KBR, Jakarta - Pemerintah menyediakan jaringan internet gratis di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pascagempa diikuti tsunami yang melanda daerah itu. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebut, lokasi untuk mengakses WiFi gratis di dua daerah itu masing-masing berjumlah 10 tempat.

"Telkom sudah berhasil menghidupkan kembali. Karena ada listrik, ada 10 lokasi WiFi yang digratiskan di Palu. Di Donggala juga ada 10 lokasi yang digratiskan," kata Rudiantara di kantornya, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Dia mengatakan, lokasi WiFi gratis itu bisa ada karena listrik sudah mulai masuk ke dua daerah tersebut. Kendati, jaringan listrik di sana belum sepenuhnya pulih.

Beberapa lokasi WiFi gratis itu kebanyakan berada di kantor pemerintah. Beberapa di antaranya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Kominfo, dan Dinas Pendidikan.

Menurut Rudiantara, komunikasi sangat diperlukan di tengah-tengah bencana. Dia mengatakan, masyarakat bisa menggunakan WiFi grstis itu untuk berkomunikasi bila sinyal telepon seluler tidak bisa digunakan.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.