Share This

Polda Papua Waspadai Konflik Kawasan Pegunungan Papua pada Pilkada 2018

Untuk penjagaan saat pelaksanaan pilkada nanti, Polda Papua akan bekerja sama dengan meminta bantuan kepolisian daerah lain, atau dari daerah yang sudah melaksanakan pilkada seperti di Papua Barat.

BERITA , NUSANTARA

Kamis, 12 Okt 2017 10:45 WIB

Polda Papua Waspadai Konflik Kawasan Pegunungan Papua pada Pilkada 2018

Ilustrasi pemungutan suara Pilkada Papua. (Foto: setkab.go.id/Publik Domain)

KBR, Jakarta - Kepolisian Daerah Provinsi Papua memetakan sejumlah daerah yang rawan konflik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 Juni 2018 mendatang.

Juru bicara Polda Papua, Ahmad Mustafa Kamal mengatakan ada tujuh kabupaten rawan konflik pilkada, antara lain Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Mambramo Tengah. 

Jumlah itu sesuai daerah yang nanti akan menggelar pemilihan pilkada serentak 2018, bersamaan dengan pemilihan gubernur Papua. 

Untuk mengantisipasi potensi konflik Pilkada 2018, kata Mustafa Kamal, Polda Papua mulai menyiapkan anggotanya untuk ditempatkan di wilayah rawan konflik itu. Selain itu, Polda Papua juga membentuk tim kecil yang bertugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat. 

Sosialisasi pencegahan konflik, kata Mustafa Kamal, tidak hanya ditujukan bagi masyarakat umum tapi juga kepada tokoh-tokoh masyarakat yang potensial memicu konflik. 

"Kami sudah membentuk tim untuk sosialisasi ke 29 kabupaten, agar pelaksanaan pilkada berjalan aman dan lancar. Karena ini pesta rakyat. Jangan karena orang pesta rakyat lalu kita jadi korban. Jadi kami akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tidak boleh lakukan kekerasan juga bertindak maunya sendiri," kata Mustafa Kamal kepada KBR, Rabu (11/10/2017).

Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustafa Kamal menambahkan polisi juga akan menambah pengamanan di beberapa daerah pegunungan di Papua. Mustafa mengatakan daerah pegunungan biasanya rawan konflik suku yang bisa terbawa hingga pilkada.

"Daerah pegunungan itu sukuismenya tinggi, antarkelompok. Seperti di Kabupaten Lanny Jaya, Intan Jaya, Puncak Jaya. Ini kan masih memiliki luka hangat pada pilkada kemarin. Jadi penjagaan akan sangat kami perhatikan di sana," kata Mustafa Kamal.

Mustafa Kamal juga menambahkan, para petugas akan mengutamakan komunikasi persuasif jika terjadi permasalahan. Namun, kata Kamal, Polda tidak akan segan bertindak tegas jika ada pihak yang dengan sengaja memantik konflik. Berdasarkan pengalaman pada pilkada sebelumnya, kata Mustafa Kamal, banyak tim sukses calon yang sengaja memantik konflik hingga berujung kekerasan.

Untuk penjagaan saat pelaksanaan pilkada nanti, Polda Papua akan bekerja sama dengan meminta bantuan kepolisian daerah lain, atau dari daerah yang sudah melaksanakan pilkada seperti di Papua Barat.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.