BPH Migas: Masyarakat Harus Dilatih Beli BBM dengan Voucher

"KBR68H, Jakarta - Rencana pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi dengan mekanisme non tunai atau voucher tidak sesuai target."

KBR68H, Jakarta - Rencana pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi dengan mekanisme non tunai atau voucher tidak sesuai target. Awalnya penggunaan voucher direncanakan bakal dimulai pertengahan bulan ini. BPH Migas masih membahas kebijakan itu bersama sejumlah pihak terkait, diantaranya Pertamina dan Bank Indonesia.

Kebijakan pembelian BBM subsidi melalui voucher sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.03 tahun 2009. Mekanisme pembelian sama dengan mekanisme pembayaran tarif jalan tol atau yang dikenal dengan e-toll card. Kapan penggunaan voucher akan diberlakukan? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Rumondang Nainggolan dengan anggota BPH Migas Ibrahim Hasyim dalam program Sarapan Pagi.

Bagaimana aturan tentang pembelian melalui kartu ini?

Memang rencana seperti itu sudah diproses. Tetapi rencana itu melalui tahapan-tahapan pembahasan yang melibatkan banyak pihak, sehingga kalau semua persiapan itu dilakukan dengan baik baru diimplementasikan. Karena ada perubahan sesuatu dari kebiasaan masyarakat, kalau tidak diatur dengan baik nanti bisa kisruh di lapangan.

Apa sebenarnya yang menjadi kendala?

Banyak para pihak yang terlibat di proses ini satu ada perbankan, kedua ada SPBU, ketiga tentu ada pemerintah, keempat ada badan usaha, dan kelima ada masyarakat. Kita mulai dari perbankan, asal muasal ide ini dengan melihat bahwa bank itu sudah mempunyai infrastruktur pembayaran non tunai di pom bensin terutama Jakarta dan kota besar lainnya. Jadi sebenarnya pembayaran non tunai itu sudah dilakukan oleh banyak anggoa masyarakat, jadi tinggal dimasifkan idenya. Jadi di daerah-daerah yang sudah mungkin itu diperluas jangkauan infrastruktur itu. Tapi kemudian nanti perbankan berbicara dengan pom bensin, pom bensin sendiri biasa selama ini menerima uang tunai. Uang tunai itu untuk menjamin cash flow-nya baik, dapat uang terus tebus minyak, sekarang uangnya tidak dalam bentuk cash tentu ada proses pihak perbankan bagaimana bisa menjamin cash flow dari pom bensin menjadi tidak terganggu. Ini ada pembahasan tersendiri, setiap bank punya kebijakan tersendiri dan macam-macam ini harus dibahas.
 
Kalau anda melihat apakah SPBU terutama yang swasta ini siap dengan model seperti ini?

Iya saya katakan tadi telah ada pom bensin yang menggunakan seperti ini. Tinggal melebarkan dan pembicaraan dengan Hiswana Migas dan mereka siap mendukung. Karena ada keuntungan lain pada mereka seperti lebih aman, tidak ada resiko uang palsu, dan macam-macam tinggal dibahas bagaimana menjamin cash flow-nya tidak terganggu. Kemudian dengan masyarakat, masyarakat sudah biasa bayar tunai, sekarang kita lihat juga anggota masyarakat sudah terbiasa menggunakan elektronik ada Flash dan segala macam. Ini harus dilatih dulu, jangan nanti begitu dilaksanakan tiba-tiba terjadi macam-macam dan yang penting adalah sosialisasi. Sosialisasi ini sudah mulai kita lakukan pertama di Jakarta, Bali, dan Batam. Tentu sosialisasi ini tidak bisa sekali, nanti ada percobaan di beberapa pom bensin sampai kita yakin betul bahwa ini jadi lancar dalam rangka pelayanan BBM. Kemudian karena menyangkut masyakat ini juga harus ada peraturan-peraturan yang harus disiapkan sehingga ada dasar dalam rangka pelaksanaannya.

Nanti siapa yang bakal menerbitkan voucher-nya?

Perbankan itu semua mereka yang sudah punya sistem itu. Jadi yang diambil manfaat nanti katakan oleh pemerintah adalah angka pengeluaran di pom bensin itu bisa realtime pemerintah dapatkan, kami dapatkan sehingga kita tahu realisasi dan kalau ada over pengendalian bisa kita lakukan.

BBM bersubsidi ini untuk masyarakat miskin atau menengah ke bawah, kartu semacam voucher ini bagaimana nanti mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak?

Pertama saya katakan itu pihak perbankan ya. Jadi bisa nanti tempat-tempatnya apakah di kantor-kantor perbankan atau pom bensin. Itu ada syarat-syaratnya pada waktu implementasi yang sudah dimaksudkan untuk pengendalian, tapi pada saat awal seperti membeli voucher biasa saja. Jadi kalau mereka mau beli dengan cash kebetulan dia belum beli voucher di bank ya di situ disiapkan. Jadi melatih dulu, melatih itu harus cukup waktu supaya lama-lama masyarakat tahu kalau mau beli bensin harus punya voucher.

Yang mampu-mampu juga bisa membeli voucher juga?

Iya tentu voucher itu ada jumlah-jumlahnya, kan tidak mungkin voucher-nya Rp 1 juta atau Rp 2 juta.

Untuk masyarakat yang di daerah pedalaman yang mungkin pelayanan perbankan saja tidak ada itu bagaimana? apakah ada dispensasi untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau tersebut?
 
Maka saya katakan tadi kita lakukan bertahap ini hanya di Jakarta, Bali, dan Batam. Dari sana kita mempelajari apakah mungkin dipraktikkan di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat infrastruktur perbankan dan sebagainya khususnya BRI itu sudah cukup luas ya dan sekarang penggunaan handphone pun pengisiannya sudah pakai elektronik, tidak dengan cash juga. Kebiasaan-kebiasaan ini di daerah kita pelajari apakah dimungkinkan.
 
Nasib dari proyek pemerintah lainnya ada juga untuk RFID ini seperti apa?

RFID lain ya, RFID itu adalah persoalan hubungan badan usaha dengan pemerintah. Untuk diketahui BBM bersubsidi itu harus betul-betul diyakini berapa yang disalurkan dan berapa yang harus diganti. Untuk badan usaha pendamping karena dia lebih kecil di luar Pertamina memang sudah kita mintakan. Jadi pembayaran subsidi hanya diberikan menurut catatan pengeluaran di SPBU katakanlah begitu, sedangkan Pertamina yang jumlah SPBU-nya lima ribuan tersebar di seluruh Indonesia ini belum. Selama ini baru dihitung melalui pengeluaran dari depo, kita tahu bahwa kalau berangkat dari depo kadang-kadang juga dia tidak datang ke pom bensin sehingga bisa ada yang tidak benar ya. Jadi kita ingin kawal barang bersubsidi itu sampai ujung, jadi nanti pembayaran subsidi untuk Pertamina itu hanya berdasarkan angka-angka yang riil. Tujuan dia untuk klaim subsidi, jadi beda.

Memang yang jadi kendala adalah membudayakan yang tadinya membeli dengan uang tunai menjadi sistem seperti ini ya?

Iya. Jadi Bank Indonesia sendiri sudah mengatakan bahwa pemerintah pun sudah mulai mencoba membudayakan masyarakat menggunakan uang elektronik. Ini sejalan, mereka juga dengan caranya dan kebetulan ini dimungkinkan kita akan coba. Oleh karena itu koordinasi tentang konsorsium bank mana yang bisa dan tidak bisa itu ada di Bank Indonesia.

Untuk evaluasi kapan lagi akan dilakukan?

Jadi minggu-minggu ini sosialisasi di beberapa daerah dan kita akan mendapat masukan banyak ya itu kita evaluasi lagi apa yang akan dilakukan. Singkat cerita pada saat kita meyakini bahwa ini sudah yakin kita jalankan dengan tidak ada masalah ya kita jalankan.     

• voucher
• beli bbm
• bph migas