Share This

Sidang Lanjutan Korupsi e-KTP, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara KTP berbasis elektronik (e-KTP), Selasa (25/9/2018).

BERITA , NASIONAL

Selasa, 25 Sep 2018 13:27 WIB

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Irvanto Hendra Pambudi mengikuti sidang di gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (18/9). (Foto: ANTARA/ M Adimaja)

KBR, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara KTP berbasis elektronik (e-KTP), Selasa (25/9/2018). Dalam agenda sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan empat saksi untuk terdakwa Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

Keempat saksi yang akan didengar keterangannya itu salah satunya, pengusaha Andi Agustinus Narogong yang juga jadi terpidana kasus ini. Selain itu ada anggota DPR Fraksi Golkar, Markus Nari; putra dari bekas ketua komisi II DPR Chairuman Harahao, Diatce Gunungtua Harahap dan kurir terpidana Setya Novanto, Abdullah alias Wahab.

Namun begitu, setelah berlangsung sekitar satu jam, majelis hakim harus menunda siang hingga dua jam ke depan.

Dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp2,3 triliun ini, Andi Narogong divonis delapan tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp1 miliar oleh majelis hakim pengadilan Tipikor. Akan tetapi hukuman itu diperberat dalam proses banding. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis Andi Narogong 11 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp1 miliar, serta uang pengganti sebesar 2,5 juta dollar AS dan Rp1,186 miliar.


Suasana sidang lanjutan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (25/9). (Foto: KBR/ Ryan S)

Sementara Markus Nari, diduga berperan dalam kapasitasnya sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar). Anggota parlemen dari partai Golkar ini diduga turut memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran KTP elektronik.

Sedangkan dua terdakwa yakni Irvanto dan Made Oka diduga menjadi perantara pemberian uang suap ke sejumlah orang dan anggota DPR. Keduanya juga didakwa merekayasa proses lelang proyek dengan nilai total anggaran Rp5,9 triliun. Perbuatan Irvan dan Made Oka diduga memperkaya sejumlah orang dan korporasi.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.