Share This

Jelang Pemilu, BSSN Ikut Antisipasi Potensi Ancaman

BSSN menyatakan telah menyiapkan pengamanan bagi infrastruktur penyelenggara pemilu dan pemerintah agar tidak diretas jelang Pemilu 2019.

BERITA , NASIONAL

Senin, 17 Sep 2018 13:57 WIB

Ilustrasi. (Foto: ANTARA/ Risky A)

KBR, Jakarta - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi mengatakan lembaganya sudah menyiapkan pengamanan bagi infrastruktur penyelenggara pemilu dan pemerintah agar tidak diretas jelang Pemilu 2019. Menurut Djoko, seluruh potensi ancaman sudah dipetakan. Informasinya pun sudah diberikan kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga lain.

"Banyak sekali. Ada yang fisik, nonfisik. Harus kita antisipasi," kata Djoko di kantornya, Senin (17/9/2018).

Namun Djoko enggan menyebut ancaman dari mana saja yang dia maksud. Dia optimistis penyelenggaraan pemilu tahun depan bakal berjalan lancar tanpa aksi peretasan.

Pada Juni lalu, gelaran pilkada serentak diwarnai insiden peretasan situs Komisi Pemiliham Umum (KPU). Tidak hanya KPU pusat, tapi juga KPU di sejumlah daerah. Hingga kini polisi belum berhasil mengungkap peretas situs KPU pusat. Sementara situs KPUD Jawa Barat diketahui diretas oleh anak berusia 16 tahun.

Djoko memastikan, seluruh institusi akan bekerja sama menjaga kelancaran pesta demokrasi tahun depan. BSSN juga menggandeng badan lain yang memiliki divisi siber seperti Polri dan TNI.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.