Share This

Kasus Saracen, PPATK Sebut Ada Transaksi Ratusan Juta

"Pokoknya ada yang menerima, ada yang mengeluarkan dana."

NASIONAL

Rabu, 27 Sep 2017 21:24 WIB

Rafik Maeilana
Author

Rafik Maeilana

Tersangka kasus sindikat penyebar hoaks, Saracen. (Foto: Mabes Polri)

KBR, Jakarta- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut ada transaksi ratusan juta rupiah, dari  14 rekening kelompok penyebar hoaks  Saracen yang telah diperiksa. Kepala PPATK, Kiagus Badarudin mengatakan, nilai transaksi yang ada di dalam rekening beragam.

Kiagus enggan menyebutkan dari siapa saja transaksi itu berasal. Dia beralasan sepenuhnya kewenangan penyidik.

"Pokoknya ada yang menerima, ada yang mengeluarkan dana. (Nilainya) tidak terlalu besar yah, tidak sampai miliar-miliar, ada ratusan juta. Tapi masuknya juga kecil-kecil yah tidak langsung semua," katanya saat ditanya wartawan, Rabu (27/09/17)

Kiagus enggan menyebutkan, siapa tokoh politik yang disebut-sebut terlibat dalam kelompok ini. Ia hanya menyatakan jika semua laporan telah diberikan ke penyidik, dan tidak mau mengacaukan strategi penyidik   mengungkap kasus ini.

"Nama parpol itu kan nanti tanya penyidik. Saya tidak bisa jelaskan itulah. Ini kan sedang dalan penyelidikan," jelasnya.

Sebelumnya, Polri menyebutkan ada tokoh penting yang terlibat dalam kelompok Saracen. Namun polisi juga belum menyebutkan siapa nama tokoh publik tersebut.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.