KBR, Jakarta- Anggota Komisi Pertahanan DPR menyesalkan pengangkatan Mayor Jenderal Hartomo sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Langkah ini menurut Charles Honoris, sebuah kemunduran di tengah upaya TNI melakukan reformasi di tubuh internalnya.
"Ya memang sebetulnya ini agak kurang bijak ya mengangkat seseorang yang terlibat kasus pelanggaran HAM. Dimana hari ini kita sedang mengharapkan dan sudah melihat adanya upaya reformasi dalam tubuh TNI. Pelantikan ini dapat dilihat sebagai upaya kemunduran reformasi internal di tubuh TNI," kata Charles kepada KBR, Rabu (21/9).
Dia memaklumi adanya perbedaan mekanisme dalam pengangkatan seseorang di institusi militer. Charles mengatakan banyak hal sama terjadi ketika bekas terpidana yang sudah selesai menjalani hukumannya kembali berdinas bahkan menduduki jabatan. Semua itu, tergantung pada pertimbangan pemimpin.
"Kasus per kasus harus dilihat. Yang bersangkutan terkena pidana apa? Memang pada umumnya sistemnya di TNI berbeda dengan yang di luar. Jadi memiliki proses penilaian sendiri. Ada diskresi dari atasan yang mungkin bisa menilai kapabilitas, kredibilitas, dan apapun itu yang menyebabkan mengapa orang tersebut bisa masuk ke jabatan itu kan."
Meski begitu, Charles meminta agar Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI mengevaluasi kebijakan ini.
Tahun 2003 lalu, Hartomo didakwa untuk kasus pembunuhan Theys Hiyo Aluay, pemimpin politik Papua. Theys tewas dibunuh pada 10 November 2001 sepulang menghadiri undangan peringatan hari Pahlawan di markas Kopassus.
Saat itu Letnan Kolonel Hartomo Dansatgas Tribuana 10 dan anak buahnya dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Mahkamah Militer Tinggi III, Surabaya, Jawa Timur. Mahmil memutuskan Hartomo dihukum 3,6 tahun penjara dan dipecat dari kesatuan.
Editor: Rony Sitanggang
"Di antaranya adalah saksi tempat digunakan deklarasi tentang Sunda Empire itu termasuk juga beberapa saksi yang terkait keanggotaan dari Sunda Empire,"
"Ini pasal apa sih didakwakan?" kata Matthew setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).
Kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu saja belum tuntas hingga saat ini.
"Saya pikir, saya belum terlalu tolol untuk melakukan separah itu," pungkas Yasonna Laoly.
Jika virus masih dalam masa inkubasi (belum menyebabkan demam), itu tidak akan terdeteksi oleh alat thermo scanner.
"Muaranya nanti adalah ketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena dalam UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun."
"Penundaan ini dalam batas waktu yang tidak ditentukan, tetapi kami usahakan tahun ini bisa jalan, sambil menunggu situasi di sana (Tiongkok) kondusif."
"Rumusnya gampang, beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi nggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru."
"Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam."
"Nyari orang itu ga gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam, oke," kata Firli.
Menurut perwakilan KPK, vonis terhadap Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
Ada beberapa area seperti di Arafah dan Mina yang memang areanya sangat terbatas sehingga penambahan kuota seperti ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besar
Ya, sanksi nanti akan diputuskan bersama-sama kementerian terkait. Karena tergantung dari instansi mana
"Jangan-jangan persoalan yang tak selesai itu ada kaitannya dengan itu juga (bisnis sektor sumber daya alam). Papua ini daerah kaya."
"Pasien satunya lagi rujukan dari RS Borromeus Bandung, tidak melalui IGD karena saat datang kondisinya sudah memburuk."
“Angka itu mempertimbangkan beberapa komponen hidup layak yang diatur dalam penentuan UMP (upah minimum provinsi) pemerintah dan kebutuhan tambahan lain jurnalis."
"Soalnya kan ini bukan wilayah kebijakan Indonesia, tapi ini kan kebijakan dari pemerintah daerah Wuhan untuk menutup," 
"Itu yang membuat rasa kekhawatiran teman-teman itu meningkat,"
Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu membuat kapal selam.