Share This

KLHK Kebut Permen Perlindungan Pejuang Lingkungan

KLHK bergegas merampungkan draf peraturan menteri tentang Perlindungan bagi Pejuang Lingkungan.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 01 Agus 2018 20:19 WIB

Salah satu aksi solidaritas menuntut penghentian kriminalisasi nelayan Pulau Pari. (Foto: ANTARA/ M Adimaja)

KBR, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengebut penyelesaian draf peraturan menteri tentang Perlindungan bagi Pejuang Lingkungan.

Inspektur Jenderal KLHK Ilyas Asaad mengungkapkan setidaknya ada 12 poin yang diatur dalam draf permen tersebut. Namun kata dia, masih ada beberapa hal yang masih alot dibahas. Di antaranya, soal definisi dan batasan pejuang lingkungan yang mendapat perlindungan.

"Paling susah adalah melihat batasan pejuang itu seperti apa" kata Ilyas di Jakarta, Rabu (1/8/2018).

LSM lingkungan hidup Walhi menyatakan Permen LHK mengenai perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup itu penting. Mengingat, hal itu juga diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 66 undang-undang itu berbunyi: "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata".

Beberapa contoh kasus yang kerap disuarakan di antaranya proses hukum terhadap penolak tambang di Rembang, Joko Prianto; penolak tambang di Tumpang Pitu, Budi Pego; dan saksi ahli kasus korupsi tambang, Basuki Wasis yang kini tengah diperkarakan oleh salah satu terdakwa kasus korupsi.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.