Share This

Jelang Banding, Hukuman Anak Korban Perkosaan di Jambi Ditangguhkan

"Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus menguji ulang alat bukti yang pernah digunakan dalam pemeriksaan."

BERITA , NASIONAL

Senin, 06 Agus 2018 10:26 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)

KBR, Jakarta- Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati mengatakan, status hukum anak korban perkosaan, WA (15 tahun), telah ditangguhkan Pengadilan Negeri Muara Bulian Jambi. Sebelumnya, dia divonis 8 bulan penjara karena menggugurkan dan membuang janinnya.

Kini, kata Maidina, seluruh aliansi keadilan untuk korban perkosaan, menuntut pemerintah daerah memberi perlindungan kepada WA. 

"Untuk sekarang memang sudah ditangguhkan hukuman yang didapat. Ada di pendampingan P2TP2A, di bawah pimpinan provinsi. Nah, di situlah akhirnya kita menuntut Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengambil alih perlindungan psiko-sosial karena itu tanggung jawab pemerintah daerah Jambi. Dan juga kerja sama dengan LPSK tentang rehabilitasi psiko-sosial tersebut," kata Maidina di Bakoel Koffie, Cikini, Minggu (5/8).

Sebelumnya, kuasa hukum   WA telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jambi. Maidina menuntut pengadilan tinggi agar melangsungkan persidangan secara terbuka. Selain itu, majelis hakim harus pula menghadirkan saksi ahli dan psikolog untuk korban. 

"Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus menguji ulang alat bukti yang pernah digunakan dalam pemeriksaan terkait putusan terhadap WA tersebut," katanya. Pekan ini, aliansi berencana menemui Mahkamah Agung (MA) untuk menyerahkan rekomendasi penghapusan pemidanaan anak korban perkosaan. 

Kasus hukum yang menimpa WA ini memang menjadi polemik. Ia menjadi korban perkosaan kakak kandungnya sendiri, hingga hamil. Namun, tindakan WA mengaborsi janinnya yang sudah berusia 6 bulan berbuntut panjang. Pengadilan menghukum 6 bulan   penjara karena perbuatannya tersebut.  


Editor: Fajar Aryanto


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.