Share This

Aksi Depan Istana, Petani Kendeng Tagih Komitmen Jokowi

"Kami paham, dengan kesibukan bapak presiden. Kalau kami mengirim banyak lampiran kertas mungkin tidak dibaca,"

BERITA , NASIONAL

Jumat, 03 Agus 2018 12:21 WIB

Aksi petani Kendeng, Jateng di depan istana, Kamis (02/08). (Foto: KBR/Rio T.)

KBR, Jakarta- Petani Kendeng menagih komitmen Presiden Joko Widodo untuk menghentikan operasi pabrik semen di  Jawa Tengah. Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno menyatakan Jokowi harus mengikuti hasil rekomendari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dia meminta kepala negara menjaga kelestarian lingkungan di kampungnya. Harapan itu ditulis lewat surat yang diawali dengan tembang bahasa Jawa untuk Jokowi.
 
"Kami paham, dengan kesibukan bapak presiden. Kalau kami mengirim banyak lampiran kertas mungkin tidak dibaca," jelasnya kepada wartawan di sela-sela aksi di depan istana, Kamis (02/08).
 
"Tapi ini ada dua pangkur yang bisa dibaca, dan hanya satu kata yang nanti kita kirimkan ke pak presiden," tambahnya.
 
Aksi warga Kendeng diawali  dengan  brokohan, yaitu membuat nas tumpeng untuk dimakan bersama. Mereka juga membawa padi, singkong, jagung, pisang, dan labu, yang dibawa langsung dari Kendeng. Menurut Gunretno, ini adalah bukti Kendeng itu subur dan bukan untuk kawasan tambang.

"Makanan ini juga menjadi tanda syukur dan doa supaya presiden Jokowi segera menghentikan operasi pabrik semen," tukasnya.
 
Pada aksi ini, warga petani juga akan menggelar pentas seni kecil yang secara simbolis mengajak warga menjaga kelestarian bumi.

Editor: Rony Sitanggang

   

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.