Share This

'Sebutan Jenderal Kardus karena Demokrat Kurang Perhatian'

"Kesalahpahaman Andi Arief, mungkin itu yang muncul, dari kurang diperhatikannya oleh mitra koalisi lain terhadap Partai Demokrat," ujar politisi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin.

BERITA , NASIONAL

Kamis, 09 Agus 2018 14:16 WIB

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melambaikan tangan ke arah wartawan saat akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman SBY, Jakarta. Kamis (9/8). Pertemuan berlangsung secara tertutup. (

KBR, Jakarta - Gara-gara teramat kecewa terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menyebut Prabowo sebagai "Jenderal Kardus". Maksudnya, jenderal yang hanya mendahulukan urusan uang dalam kardus, daripada perjuangan bersama mitra koalisi.

Di kalangan Partai Demokrat, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amir Syamsuddin mengatakan bisa memahami pernyataan Andi Arief soal "Jenderal Kardus".

Amir mengatakan pernyataan Andi Arief itu merupakan wujud rasa kecewa terhadap mitra koalisi, yang kurang memperhatikan Partai Demokrat.

"Walaupun saya tidak setuju dengan ucapan-ucapan yang melukai, tapi kesalahpahaman seorang Andi Arief mungkin itu yang muncul dari kurang perhatiannya mitra koalisi lain terhadap Demokrat. Yang kita harapkan jangan terjadi lagi, jangan terulang lagi kondisi-kondisi seperti itu," kata Amir Syamsuddin kepada Jurnalis KBR Fadli Gaper.

Sebaliknya, kubu Partai Gerindra justru menilai pernyataan Andi Arief sebagai tabuhan genderang perang.

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Pouyono menanggapi pernyataan Andi Arief dengan emosi. Ia balik mengarahkan tudingan "Jenderal Kardus", kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Arief menyebut justru banyak kader Partai Demokrat yang menjadi koruptor.

Menanggapi komentar balik yang pedas ini, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin menghimbau supaya semua pihak segera menghentikan aksi saling lempar pernyataan.

"Aksi dan reaksi yang terjadi, hentikan itu. Mari kita duduk. Walaupun durasi sudah sedemikian pendek, tetapi di dalam hal-hal yang strategis dan maha penting seperti ini, selalu tersedia waktu," kata Amir.

Cuitan panas Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief melalui akun media sosial Twitter pada Rabu, 8 Agustus 2018 tidak hanya membuat berang Partai Gerindra.

Cuitan tentang uang mahar juga membuat gerah partai-partai mitra koalisi pendukung Prabowo, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut Direktur Pencapresan PKS, Suhud Aliyudin menilai selama ini sikap PAN dan Partai Demokrat dalam Pilpres 2019 masih belum tegas. Apalagi ditambah munculnya kasus pernyataan "Jenderal Kardus".

Meski kondisinya kurang nyaman, Suhud Aliyudin yakin, duet PKS dan Gerindra masih menjadi koalisi yang kuat.

"Kalau koalisi itu hanya PKS dengan Gerindra, karena katakanlah Demokratnya tidak jadi bergabung---PAN juga tidak jelas apakah mau gabung dengan kita atau tidak. Kalau dua partai kan berarti logikanya presiden dari Gerindra dan wakil dari PKS. Jadi kita tidak bicara lagi soal figur alternatif," kata Suhud.

Kontroversi sebutan 'Jenderal Kardus' dan mahar calon wakil presiden Prabowo itu berlangsung dua hari sebelum batas akhir pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Jumat, 10 Agustus 2019.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, bakal calon wakil presiden yang akan menjadi pendamping Prabowo adalah Agus Harymurti Yudhoyono dan Sandiaga Uno.

Dua nama itu sedang dikonsultasikan dengan partai-partai koalisi, yaitu PAN, PKS dan Partai Demokrat.

Ini juga yang jadi alasan Ahmad Muzani menolak anggapan bahwa Partai Demokrat kurang diperhatikan oleh mitra koalisi.

"Sampai dengan tadi ada dua nama yakni Pak AHY dan Pak Sandi. Nama itu dikonsultasikan terhadap partai-partai koalisi PKS, PAN dan tentu saja Demokrat," kata Muzani di depan rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/8/2018) malam.

Respon Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap nama AHY dan Sandiaga Uno masih belum tegas. Tapi, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan membantah isu yang menyebut, Sandiaga Uno masuk bursa cawapres karena menyumbang dana hingga Rp500 miliar kepada PAN.

"Itu enggak perlu dibahas, karena sesuatu yang tidak ada. Enggak usah dibahas. Boleh dikatakan sampah dan hoaks. Mending ngomong capres saja lah," kata Zulkifli di depan rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2018) malam.

Di dunia maya, heboh soal "Jenderal Kardus", dimanfaatkan anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Pengusaha martabak Markobar ini menyebut akan segera meluncurkan kardus kemasan martabak Markobar dengan desain baru yang unik. Kardus kemasan martabak itu bisa digunakan sebagai papan permainan (gameboard) untuk empat orang.

Editor: Citra Prastuti 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.