Share This

Presiden Sudah Siapkan Pengganti Yudi Latif di BPIP

Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan figur pengganti Yudi Latif untuk mengisi kekosoangan jabatan Kepala BPIP.

BERITA , NASIONAL

Selasa, 17 Jul 2018 23:41 WIB

Yudi Latif saat dilantik sebagai Kepala Pelaksana UKP Pembinaan Ideologi Pancasila oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (7/6/2017). (Foto: ANTARA/ Rosa P)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan figur pengganti Yudi Latif untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, penetapan ketua yang baru menunggu proses pengisian jabatan struktural di lembaga itu rampung.

"Dalam diskusi internal di BPIP maupun dengan presiden memang sudah ada nama. Tapi kan di BPIP sedang melakukan restrukturisasi untuk isi jabatan lowong di eselon III, II, dan I. Diselesaikan dulu. Setelah itu akan didefinitifkan," terang Pramono di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Nama pengganti Yudi Latif akan diumumkan sendiri oleh Jokowi setelah proses di internal BPIP rampung. Pramono memastikan ketua yang baru bukan partisan.

Awal Juni lalu, Yudi Latif mundur dari jabatannya sebagai Ketua BPIP. Melalui suratnya kepada Jokowi, Yudi mundur dengan alasan tak sanggup membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Hal ini mengingat status BPIP yang ditingkatkan menjadi setara kementerian.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.