Share This

Tanggulangi Paham Terorisme di Kampus, Pemerintah Kaji Regulasi Baru

"Dalam proses kajian oleh Kemenristekdikti."

BERITA , NASIONAL

Jumat, 08 Jun 2018 14:11 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)

KBR, Jakarta- Pemerintah tengah mengkaji urgensi membuat aturan baru khusus menanggulangi penyebaran paham terorisme di lingkungan akademik. Kata Presiden Joko Widodo, aksi teror tidak muncul tiba-tiba tetapi melalui proses yang panjang. Termasuk dimulai dari penyebaran paham di lingkungan sekolah.

"Baru dalam proses kajian oleh Kemenristekdikti. Kalau itu diperlukan ya akan kita buat. Tapi ini masih dalam kajian," kata Jokowi di Indramayu, Kamis (7/6).

Jokowi mengatakan menerima laporan bahwa angka pelajar yang terpapar ideologi terorisme di Indonesia cukup besar. Apabila kajian itu nantinya merekomendasikan perlu ada aturan khusus, maka Jokowi menegaskan regulasi itu akan dibuat. Namun dia berjanji tidak akan mengganggu kebebasan akademik.

"Tidak ada hubungan antara kebebasan akademik, kebebasan berserikat, dengan proses pencegahan radikalisme dan terorisme."

Sembari menunggu, pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk mengurangi penyebaran paham terorisme. Salah satunya, melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam deradikalisasi.

Editor: Rony Sitanggang

 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.