KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian mengajukan tambahan anggaran Rp53,3 miliar pada 2019 nanti untuk menjalankan Online Single Submission (OSS). OSS adalah izin investasi satu pintu yang dilakukan secara online.
Menko Ekonomi Darmin Nasution mengatakan pengajuan itu untuk mendanai sumber daya manusia dan juga menyewa teknologi yang dibutuhkan. Kata dia, OSS penting karena akan mengurangi durasi perizinan hingga 90%.
"Itu sangat-sangat penting karena itu akan mempengaruhi kecepatan orang untuk memulai usaha di Indonesia," jelasnya usai mengikuti rapat Badan Anggaran DPR, Kamis (7/6/2018).
"Orang kalau mulai mendaftar investasi sampai memulai usaha itu bisa sampai 3 sampai 6 tahun. Dengan OSS kita bikin dalam waktu 3 bulan, dia (pengusaha) bisa," pungkasnya.
Pemerintah telah dua kali menunda peluncuran sistem perizinan terpadu atau OSS ini. Sebelumnya, pemerintah menunjuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan program tersebut. Namun, pemerintah melihat lembaga itu belum siap sehingga untuk sementara pelaksanaan program itu dikerjakan oleh Kemenko Ekonomi.
Darmin menjelaskan, SDM operasional OSS akan diambil dari proyek Indonesia National Single Window. Keputusan itu, kata dia, sudah dimasukkan dalam draf peraturan pemerintah.
Dengan berjalannya OSS, seluruh urusan perizinan dan dokumen dilakukan secara online. Namun, masih ada dua izin yang harus dilakukan tatap muka. Yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Baca juga:
- PP Single Online Submission
- Kemudahan Berbisnis di Indonesia Naik 19 Peringkat
- Menko Darmin: OSS Diluncurkan Serempak Pekan Ini
Editor: Nurika Manan
"Kenapa tersangka? Karena sudah ada barang bukti yang cukup untuk jadi tersangka yaitu ada laporan polisi, ada keterangan saksi, ada bukti seperti video tersebut."
Ari Ashkara bukan satu-satunya Dirut Garuda yang diduga melanggar hukum.
“Kami masih banyak menemukan produk tiruan kami (Harley-Davidson) seperti baju, sarung tangan, suvenir yang bebas diperjualbelikan di Indonesia.”
"Feeling saya, empat atau lima tahun lagi kita sudah tiga mengimpor bahan-bahan petrokimia. Justru bisa kita ekspor."
"Sudah empat tahun ini belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menkes sudah menyampaikan di ratas kemaren, tahun depan jurusnya sudah ketemu," 
"Provinsi ini masih didominasi oleh penggunaan batu bara, namun 'combined cycles' dapat dijadikan alternatif energi yang murah untuk menggantikan batu bara."
"Saya dan nanti dengan Menkominfo akan duduk bersama untuk melihat, ya untuk revisi UU ITE tentunya pasti," kata Menkumham Yasonna Agustus 2019 lalu.
"Tidak ada rehabilitasi kemudian juga reparasi. Itu tidak dikaitkan dengan amnesti."
"Merk kendaraan mewah tersebut di antaranya Lamborghini, Bentley, Audi, Mercedes-Bens, Range Rover, Jeep Rubicon."
"Apakah terjadi di Garuda atau BUMN lain, saya tidak menyampaikan hari ini ya berapa BUMN dan pelanggarannya seperti apa."
"Iya kalau gampang pintar, kan nggak juga. Hasil tahun ini juga jeblok semua."
"Kami sudah melakukan pengenalan tipologi soal-soal yang berdaya nalar tingkat tinggi pada Ujian Nasional. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan secara sesaat, harus dengan perubahan budaya."
"Mahkamah Agung harus berbenah, melihat kembali apa problem internal dari Mahkamah Agung, sehingga disorot publik karena sering melakukan tindakan yang tidak pro dalam pemberantasan korupsi."
"Agustus 2019 jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta orang, mengalami kenaikan 50 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2018."
"Kalau terjadi sesuai bisa langsung tekan panic button, kemudian polisi terdekat akan datang dan memberikan pelayan kepada korban tersebut,"
"Ini cuma soal Radikal, cuma data aja diinformasikan."
"Kita tentu memberikan perlindungan hukum kepada dia (Yuli Riswati), sehingga semua prosesnya berjalan baik. Dalam konteks hukum, tentu kita melihatnya sesuai dengan kaidah yang ada di sana."
"Menurut majelis hakim kasasi, kepada terdakwa (Idrus Marham) lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor yaitu menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketua Umum Golkar."