KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian mengajukan tambahan anggaran Rp53,3 miliar pada 2019 nanti untuk menjalankan Online Single Submission (OSS). OSS adalah izin investasi satu pintu yang dilakukan secara online.
Menko Ekonomi Darmin Nasution mengatakan pengajuan itu untuk mendanai sumber daya manusia dan juga menyewa teknologi yang dibutuhkan. Kata dia, OSS penting karena akan mengurangi durasi perizinan hingga 90%.
"Itu sangat-sangat penting karena itu akan mempengaruhi kecepatan orang untuk memulai usaha di Indonesia," jelasnya usai mengikuti rapat Badan Anggaran DPR, Kamis (7/6/2018).
"Orang kalau mulai mendaftar investasi sampai memulai usaha itu bisa sampai 3 sampai 6 tahun. Dengan OSS kita bikin dalam waktu 3 bulan, dia (pengusaha) bisa," pungkasnya.
Pemerintah telah dua kali menunda peluncuran sistem perizinan terpadu atau OSS ini. Sebelumnya, pemerintah menunjuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan program tersebut. Namun, pemerintah melihat lembaga itu belum siap sehingga untuk sementara pelaksanaan program itu dikerjakan oleh Kemenko Ekonomi.
Darmin menjelaskan, SDM operasional OSS akan diambil dari proyek Indonesia National Single Window. Keputusan itu, kata dia, sudah dimasukkan dalam draf peraturan pemerintah.
Dengan berjalannya OSS, seluruh urusan perizinan dan dokumen dilakukan secara online. Namun, masih ada dua izin yang harus dilakukan tatap muka. Yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Baca juga:
- PP Single Online Submission
- Kemudahan Berbisnis di Indonesia Naik 19 Peringkat
- Menko Darmin: OSS Diluncurkan Serempak Pekan Ini
Editor: Nurika Manan
"Nanti kita lihat lebih lanjut ya, tidak mungkin saya jelaskan sekarang gratifikasinya terkait apa. Ini masih terus kami klarifikasi, ada beberapa orang juga yang perlu kami mintakan keterangan,"
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 3318 K/Pid/Sus Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019. Yang dijatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp477,359,539.
"APBD-nya hampir 70 persen untuk mengurusi orang-orang Pemda. Jadi sisa-sisanya untuk rakyat. Itu kan tidak benar.”
"Sistem jalan berbayar sering dinilai sebagai kebijakan elitis, yang menghalangi orang miskin menggunakan jalanan sehingga orang kaya bisa bepergian tanpa hambatan."
"Program ini untuk kita dorong, agar sebelum mereka formal menikah, sudah dapat informasi itu," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Kirana Pritasari. 
“Yang gede-gede itu tidak ngurusin yang kecil-kecil. Supaya ekonomi rakyat diberikan kepada pengusaha lemah UMKM, itu arahnya ke sana, yang gede ngurus yang gede, yang kecil biar kepada UMKM".
"Intinya bahwa atas berbagai yang dinamakan pelanggaran HAM, kita jangan hanya fokus kepada penyelesaian yudisial, tapi juga ada alternatif penyelesaian nonyudisial."
"Tunggu saja tanggal mainnya. Pokoknya sudah masuk target saya, "
"Maksud saya sertifikat itu harus dipastikan bahwa setiap calon pasangan pengantin muda, dia memang sudah dibekali pengetahuan dan pemahaman yang sangat cukup tentang itu, sebelum dia menikah."
"Wajib untuk ditatar. Kan sama KUA kadang-kadang karena mau cepat, makanya pada saat menikah saja dikasih nasihat. Ini akan lebih lagi."
Kenaikannya sendiri kalau seluruhnya itu lebih dari Rp1 triliun untuk PBI saja, untuk BPJS saja kenaikannya. Dari Rp1,4 sekarang naik Rp1,1. Kan Rp1 triliun dibutuhkan kenaikan anggaran
"Sampai sekarang ini yang sudah tergelar di sana, kurang lebih hampir 7.000. Baik itu yang konflik sosial, yang kemarin. Baik operasi Nemangkawi, pengejaran KKB itu, maupun pengamanan objek vital,"
Menurut prediksi Bank Dunia, berbagai pekerjaan yang bersifat rutin, mudah terprediksi, memiliki prosedur baku, serta mengandalkan database bakal digantikan oleh robot.
"Bersama dengan Pemprov DKI untuk melaksanakan ERP dalam rangka push policy. Kalau tidak gitu orang tidak pindah ke angkutan umum," 
"Ada 10 orang yang sudah diamankan, jadi 5 orang di Riau, kemudian satu orang di Bekasi, kemudian 3 orang di Banten, satu orang di Jawa Tengah. "
"Nah oleh karena itu tugasnya BPTJ ke depan untuk mengevaluasi bersama-sama Grab untuk keselamatan," kata Bambang Prihartono.
"Hari ini juga ada koreksi tetapi tidak lebih dari 1 persen, jadi saya pikir (insiden bom), tidak begitu mengganggu market," kata Inarno Djayadi, Dirut BEI di Jakarta, Kamis (14/11/2019).
"Rendahnya pendidikan ditengarai menjadi salah satu penyebab rendahnya penggunaan internet pada industri mikro-kecil."
"Itu operasi penyambungan tendon. Penyambungan urat otot yang sempat terputus."
"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok, jadi ini masih dalam proses seleksi."