Share This

Menko Darmin Minta Tambahan 53 M untuk Online Single Submission

Menteri Koordinator Perekonomian mengajukan tambahan anggaran Rp53,3 miliar pada 2019 nanti untuk menjalankan Online Single Submission (OSS).

BERITA , NASIONAL

Jumat, 08 Jun 2018 06:47 WIB

Menko Perekonomian Darmin Nasution saat mengikuti rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/6). (Foto: ANTARA/ Puspa P)

KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian mengajukan tambahan anggaran Rp53,3 miliar pada 2019 nanti untuk menjalankan Online Single Submission (OSS). OSS adalah izin investasi satu pintu yang dilakukan secara online.

Menko Ekonomi Darmin Nasution mengatakan pengajuan itu untuk mendanai sumber daya manusia dan juga menyewa teknologi yang dibutuhkan. Kata dia, OSS penting karena akan mengurangi durasi perizinan hingga 90%.

"Itu sangat-sangat penting karena itu akan mempengaruhi kecepatan orang untuk memulai usaha di Indonesia," jelasnya usai mengikuti rapat Badan Anggaran DPR, Kamis (7/6/2018).

"Orang kalau mulai mendaftar investasi sampai memulai usaha itu bisa sampai 3 sampai 6 tahun. Dengan OSS kita bikin dalam waktu 3 bulan, dia (pengusaha) bisa," pungkasnya. 

Pemerintah telah dua kali menunda peluncuran sistem perizinan terpadu atau OSS ini. Sebelumnya, pemerintah menunjuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan program tersebut. Namun, pemerintah melihat lembaga itu belum siap sehingga untuk sementara pelaksanaan program itu dikerjakan oleh Kemenko Ekonomi. 

Darmin menjelaskan, SDM operasional OSS akan diambil dari proyek Indonesia National Single Window. Keputusan itu, kata dia, sudah dimasukkan dalam draf peraturan pemerintah.

Dengan berjalannya OSS, seluruh urusan perizinan dan dokumen dilakukan secara online. Namun, masih ada dua izin yang harus dilakukan tatap muka. Yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.