Presiden Baru Harus Kawal Penerapan Jaminan Sosial

"KBR, Jakarta - Penerapan kebijakan BPJS harus diikuti oleh komitmen pemimpin baru yang akan terpilih nanti, terutama pada tataran implementasi. Komitmen tersebut termasuk dalam menaikkan anggaran BPJS."

KBR, Jakarta - Indonesia diperkirakan membutuhkan waktu satu generasi untuk bisa menerapkan sistem jaminan sosial secara optimal. Perkiraan itu diutarakan oleh Institut Jaminan Sosial Indonesia (IJSI). Untuk itu, Pengurus IJSI Odang Mochtar meminta, pemerintah, pihak swasta serta masyarakat membiasakan diri dengan sistem baru yang ada di jaminan sosial. Kebijakan ini, kata dia, juga harus diikuti oleh komitmen pemimpin baru yang akan terpilih nanti, terutama pada tataran implementasi. Komitmen tersebut termasuk dalam menaikkan anggaran.

"Ini butuh satu generasi, membiasakan jaminan sosial ini. 30 tahun yang lalu orang ribut wajib ikut askes, Jamsostek, sekarang buruh malah ribut kalau tidak ikut Jamsostek. Setelah satu generasi. Ini juga akan kejadian seperti itu. masalahnya pimpinan harus tetap mampu mengawal pelaksanaannya secara baik," kata Odang Mochtar di Utan Kayu, (14/6).

Pengurus Institut Jaminan Sosial Indonesia Odang Mochtar menambahkan, secara konsep, sistem jaminan sosial yang berlaku saat ini sudah ideal. Ia mencontohkan sistem pembayaran Indonesian Case Based Groups (INA CBGs) yang lebih meringankan masyarakat.

Namun, Ia meminta masyarakat lebih aktif melakukan kritik bila menemukan pelanggaran di lapangan. Data IJSI mencatat sejak 6 bulan diberlakukan, baru 126 juta warga yang masuk program BPJS. Jumlah tersebut terdiri dari 86 juta orang miskin, 17 juta pegawai negeri sipil dan pensiunan serta 7 juta eks-Jamsostek.

Editor: Irvan Imamsyah

• bpjs
• jaminan
• sosial
• pilpres