Sektor Kehutanan Terkena Dampak Paling Besar dari Otonomi Daerah

KBR68H, Jakarta - LSM anti Korupsi (ICW) menyatakan negara dirugikan sekitar 200-an triliun dalam sektor Sumber Daya Alam. Ketua Divisi Investigasi ICW Tama Satrya Langkun menyatakan, angka tersebut didapat dari hasil laporan Kementrian Kehutanan pada tahun 2011. Tama mengatakan, kerugian tersebut diakibatkan adanya alih fungsi pembukaan lahan hutan. Bagaimana pemerintah menyikapi temuan ICW itu? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Sutami dengan Juru bicara Kementerian Kehutanan Sumarto Sumarno dalam program Sarapan Pagi KBR68H.

Sektor kehutanan selama ini kerap disebut salah satu sektor yang merugikan negara dengan banyaknya kasus seperti pemberian izin yang melanggar aturan, macam-macam. Sebetulnya catatan Kementerian Kehutanan berapa banyak?

Jadi kondisinya di sektor kehutanan saya kira menjadi salah satu sektor yang terdampak karena otonomi daerah. Otonomi daerah ini masih bergulir dan berubahnya ke arah membaik, cuma masalahnya saat ini berdampak negatif pada sektor kehutanan. Perlu saya sampaikan, bahwa semua perizinan di daerah yang memberi izin adalah kepala daerah. Jadi ada usulan dari daerah yaitu bupati, ada rekomendasi gubernur, baru diproses di kehutanan.

Itu tidak berkoordinasi lagi dengan Kementerian Kehutanan?

Ada. Penanggung jawab utama pengelolaan kawasan hutan adalah Kementerian Kehutanan, kemudian yang memberikan izin adalah bupati. Sekarang banyak sekali dari 500 kabupaten ada sekitar 300 kasus dugaan korupsi yang terjadi di sektor kehutanan. Jadi sangat besar sekali dan ada lagi informasi lain orang Kementerian Kehutanan tidak ada, itu yang kita sampaikan bahwa otonomi daerah bergulir cepat sekali sehingga kebijakan-kebijakan di lapangan dipaksa harus mengeluarkan perizinan.

Ada ide kalau ini ditarik lagi ke level pusat bagaimana?

Saya kira perlu evaluasi. Walaupun saat ini sekitar 300 orang sudah kena dugaan korupsi, tetapi ada arah yang baik di kabupaten. Perlu kita evaluasi apakah memang masih tetap di kabupaten atau ditarik ke tingkat I. Permasalahannya sebetulnya kaitan dengan SDM, sektor kehutanan ini sangat khusus walaupun menanam pohon itu tidak perlu orang pandai. Tetapi lebih dalam lagi soal hati, soal nurani, dia mau menanam pohon kalau bagus ini tanaman hidup. Kaitannya dengan SDM, kompetensi yang di kabupaten saat ini memang masih sangat rendah, banyak sekali kepala-kepala dinas kehutanan tidak belajar kehutanan atau minimal yang dekat seperti pertanian dan biologi. Itu baru kepala dinasnya yang eselon II apalagi yang kepala bidangnya, itu sama sekali tidak ada. Jadi kalau satu kabupaten tidak ada sama sekali ya berat sekali, kita pelatihan kehutanan dukung habis-habisan.