Kemenkominfo Desak Pengesahan RUU perlindungan data Pribadi

Menyikapi banyaknya penyalahgunaan data pribadi, Kementrian Kominfo mendesak DPR RI untuk mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi

BERITA , NASIONAL

Kamis, 16 Mei 2019 14:52 WIB

Author

Astri Septiani

Ilustrasi Data Pribadi

(Foto: Shutterstock)

KBR, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendesak agar Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi dapat segera disahkan oleh DPR akhir tahun ini.

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu menilai, definisi data pribadi cukup luas sehingga harus penegasan. 

"Definisi data pribadi, yang disebut data pribadi itu apa saja? Apakah termasuk di dalamnya tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor NIK dan seterusnya yang kemudian melekat pada individu tertentu? Apakah nanti masuk ke kategori data pribadi?" kata Nando, sapaan Ferdinandus Setu pada KBR (14/5/2019).

Menyikapi banyaknya penyalahgunaan data pribadi, Kementrian Kominfo mendesak DPR RI untuk mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi karena banyaknya laporan penyalahgunaan data pribadi yang diterima oleh Kementerian Kominfo. 

"Dengan adanya undang-undang data pribadi kita harapkan definisi itu menjadi kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah," pungkas Nando

Nando menyebut, RUU nanti harus memuat sanksi pidana yang sesuai bagi siapapun yang membocorkan data pribadi tanpa hak. Hal tersebut dibutuhkan guna memberi efek jera pada pelaku pembocoran data.

Ia berharap setelah ada undang-undang, masyarakat menjadi tak sembarangan menyalahgunakan atau membocorkan data pribadi

Editor: Ardhi Rosyadi

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.