KBR, Jakarta - Pemerintah memastikan kewenangan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sepenuhnya berada di tangan DPR. Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Susiwijono.
"Karena Pemerintah sudah menyerahkan ke DPR, sesuai aturan maka kewenangan pembahasan ada di DPR, kami mengikuti ketentuan saja," jelas Susiwijono kepada KBR melalui pesan singkat, Rabu (15/4/2020).
Berita Terkait:
- Fraksi PAN: Tunda Omnibus Law sampai Pandemi Usai
- Fraksi PKS dan Demokrat Tolak Bahas RUU Cipta Kerja saat Pandemi
Sebelumnya, beberapa lembaga swadaya masyarakat, aktivis, hingga serikat buruh mendesak Pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Salah satu penolakan datang dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang menilai pembahasan RUU Cipta Kerja sangat kontradiktif dengan penetapan status Bencana Nasional Covid-19.
PSHK menganggap berlanjutnya pembahasan omnibus law itu menunjukkan adanya permasalahan mendasar tentang skala prioritas pejabat negara.
Banyak aduan masyarakat terkait pelaksanaan industri jasa keuangan secara digital
Realisasi tersebut mencangkup tunggakan pembayaran pada 2020 dan melanjutkan pembayaran untuk tenaga kesehatan di 2021 periode awal
Selain panas bumi, untuk memenuhi kebutuhan listrik pemerintah juga akan mengembangkan tenaga nuklir
Target tersebut sudah masuk dalam rencana strategis energi nasional.
HSW nyaris nyaris lolos ke Intan Jaya membawa puluhan butir amunisi berbagai jenis. 
Penyusunan soal seleksi CASN 2021 telah melalui beberapa tahapan dan melibatkan berbagai pihak.
ICW menyebut jumlah kasus yang ditangani KPK pada 2020 merosot hingga titik terendah sejak 2015.
Joseph disangka melanggar pasal penodaan agama dan ujaran kebencian.
"Sampai dengan bulan Februari 2021 jumlah pemberi dan penerima pinjaman terus meningkat, menjadi 594 ribu pemberi pinjaman dan 49 juta penerima pinjaman."
"Sekarang luar biasa, sudah seperti kondisi normal begitu. Maka sore-sore, hampir setiap sore saya keliling umpama di Kota Semarang, sepedaan gitu,"
"Ketika pengecekan kami memang menemukan beberapa kebocoran dari pipa limbah."
"Kita lakukan optimalisasi dengan penyekatan pintu masuk di Jawa Tumur. Teman-teman dari Polda akan menjaga pintu masuk di Jatim baik antarprovinsi maupin antarkota."
Manfaat dari PPKM Mirko memang sudah terlihat, namun dianggap belum signifikan. Yang perlu menjadi catatan adalah harus ada penguatan respon komunitas dalam tes, deteksi, dan isolasi.
Setidaknya dibutuhkan lima pegawai yang sudah terbiasa membatik untuk menyelesaikan setiap lembar Al quran.
Satgas Covid-19 terlalu fokus pada cakupan secara makro
Muhajir mengantisipasi agar peningkatan kasus seperti di India tak terjadi di Indonesia
Sandiaga berdalih pelarangan mudik oleh pemerintah tidak berarti membatasi pergerakan masyarakat di wilayah masing-masing
"Tantangan UMKM saat pandemi ini adalah kenaikan tarif pengiriman barang hingga 30 sampai 40 persen."
"Bahwa dalil mendahulukan keselamatan itu adalah wajib, harus lebih diutamakan daripada mengejar kesunahan yang lain."
KPK menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengukur indeks kesetiaan pada NKRI.
