KBR, Jakarta - Pemerintah memastikan kewenangan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sepenuhnya berada di tangan DPR. Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Susiwijono.
"Karena Pemerintah sudah menyerahkan ke DPR, sesuai aturan maka kewenangan pembahasan ada di DPR, kami mengikuti ketentuan saja," jelas Susiwijono kepada KBR melalui pesan singkat, Rabu (15/4/2020).
Berita Terkait:
- Fraksi PAN: Tunda Omnibus Law sampai Pandemi Usai
- Fraksi PKS dan Demokrat Tolak Bahas RUU Cipta Kerja saat Pandemi
Sebelumnya, beberapa lembaga swadaya masyarakat, aktivis, hingga serikat buruh mendesak Pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Salah satu penolakan datang dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang menilai pembahasan RUU Cipta Kerja sangat kontradiktif dengan penetapan status Bencana Nasional Covid-19.
PSHK menganggap berlanjutnya pembahasan omnibus law itu menunjukkan adanya permasalahan mendasar tentang skala prioritas pejabat negara.
"Ini nanti akan sulit pengawasannya walaupun diimbau, diminta, diwajibkan mengikuti protokol kesehatan, tapi faktanya akan susah sekali pengontrolan dan potensi pelanggaran sangat besar."
"Sebetulnya new normal itu sama saja dengan PSBB, namun dikurangi. (Contohnya) sudah boleh bekerja, boleh traveling, boleh sekolah, boleh ke mal, boleh ke restoran."
"Studi ini sudah disetujui oleh institusi pengawas setempat, dan sudah mendapat persetujuan tertulis dari keluarga terdekat jenazah," kata tim peneliti medis Jerman.
"Mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri, pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan."
"Bisa turun di bawah 1, maka mulai sesudah tanggal 4 Juni, kita bisa melakukan transisi menuju normal baru,"
"Telah mengikuti rapid test untuk jangka waktu kedaluwarsa 3 hari, dan PCR test untuk jangka waktu kedaluwarsa 7 hari" 
"Dari 80 titik semuanya melaporkan tidak melihat hilal. Oleh karenanya hisab posisi hilal di bawah ufuk. Dan rukyat tidak melihat hilal."
"Mari kita taati seruan Majelis Ulama DKI Jakarta dan juga Dewan Masjid DKI Jakarta," kata Anies.
"Vaksin Covid-19 harus diklasifikasikan sebagai 'global public good' (barang publik global) untuk kesehatan dalam rangka mengakhiri pandemi," kata Dirjen WHO.
"DKI Jakarta punya tempat tidur yang cukup untuk pasien Covid-19. Tersedia banyak tenaga media dan pengobatan, juga sudah melakukan banyak tes,"
"Kalau misalnya kita bisa beli (vaksin dari luar negeri) 1 juta dosis per minggu berarti kan kita butuh 260 minggu. Itu kan 5 tahun untuk menyelesaikan vaksinasinya."
Nelayan yang mendapat bantuan baru sekitar 5.000 orang. Padahal, jumlah nelayan anggota HNSI Cilacap yang memiliki kartu anggota berjumlah sekitar 20 ribu orang.
Meski menggembirakan, hasil uji coba vaksin buatan Moderna ini masih diragukan sejumlah ilmuwan.
"Perusahaan logistik merupakan tumpuan utama untuk mendistribusikan barang donasi maupun belanjaan masyarakat, sehingga kita harus memastikan kendaraan–kendaraan ini dapat berjalan dengan baik.”
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia"
“Sekarang kami mewaspadai yang terscreening positif rapid test yang mau berangkat itu sudah 135. Bukan dari Balikpapan mereka dari kabupaten lain di Kaltim"
"Menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan."
“Perlu diketahui bahwa ternyata untuk mencari data orang miskin juga tidak mudah," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
"Mudah-mudahan kalau tidak akhir Mei, Juni nanti bisa diterbitkan dan bisa berlaku efektif Juni, sehingga bisa mendukung perusahaan sekurang-kurangnya 3 sampai 6 bulan kedepan."
