KBR, Jakarta - Pemerintah memastikan kewenangan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sepenuhnya berada di tangan DPR. Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Susiwijono.
"Karena Pemerintah sudah menyerahkan ke DPR, sesuai aturan maka kewenangan pembahasan ada di DPR, kami mengikuti ketentuan saja," jelas Susiwijono kepada KBR melalui pesan singkat, Rabu (15/4/2020).
Berita Terkait:
- Fraksi PAN: Tunda Omnibus Law sampai Pandemi Usai
- Fraksi PKS dan Demokrat Tolak Bahas RUU Cipta Kerja saat Pandemi
Sebelumnya, beberapa lembaga swadaya masyarakat, aktivis, hingga serikat buruh mendesak Pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Salah satu penolakan datang dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang menilai pembahasan RUU Cipta Kerja sangat kontradiktif dengan penetapan status Bencana Nasional Covid-19.
PSHK menganggap berlanjutnya pembahasan omnibus law itu menunjukkan adanya permasalahan mendasar tentang skala prioritas pejabat negara.
Semula status siaga darurat karhutla di Jambi akan berakhir 26 September 2020.
Penyelenggara disangka melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP.
"Sampaikan nomor ponsel dan daftarkan, dan cek ke operator sekolah untuk memastikan nomor telah terdaftar dan aktif," 
"Jumlah kasus aktif masih bertambah dan perlu menjadi perhatian terutama terkait kapasitas fasilitas kesehatan."
"Kondisi KPK sekarang memang sudah berubah"
"Saya pada kesempatan hari ini saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia"
"Melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku,"
"Pandemi menghantam bukan hanya seluruh lapisan masyarakat di perkotaan tetapi juga di pedesaan dan ketika terjadi krisis ekonomi di perkotaan maka desa menjadi penyangga,” 
"Tercatat 283 warga meninggal, 28 hilang, dan 448 luka-luka."
"PBB bukanlah sekadar gedung yang ada di Kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan generasi penerus."
"Sudah ada sejumlah progres di lapangan meskipun masih terdapat beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan yaitu yang berkaitan dengan kepemilikan lahan"
"Untuk provinsi yang rawan tinggi dari aspek pandemi. Pertama, provinsi yang melakukan pilgub itu ada sembilan. Kerawanan tertinggi di poin 95,56 adalah Provinsi Kalimantan Tengah."
Sebanyak 299 keluarga terdampak, 210 jiwa mengungsi dan 20 orang luka-luka. 
"Tekad kita jangan sampai ada klaster pilkada. Ini tidak ada kepentingan politiknya, benar-benar kepentingan kesehatan." 
"Kita harapkan akan mendorong pertumbuhan, akan mendorong pemerataan ekonomi.”
"Di negara lain yang melaksanakan pemilihan, bahkan ada yang dalam skala yang lebih besar, namun tidak terjadi penularan yang signifikan baik di kalangan penyelenggara maupun pemilih,"
"KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan."
"Kondisi yang stabil, saat ini Menag tengah menjalani proses isolasi dan istirahat." 
"Di samping itu kita juga melihat praktik di beberapa negara lain juga melaksanakan, seperti Korea Selatan negara kedua setelah Cina yang mengalami pandemi,"
Banyaknya anggota parlemen perempuan belum memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. 
