KBR, Jakarta - Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan ditunda.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pun membatalkan rencana demonstrasi terkait hal tersebut.
"Serikat buruh termasuk KSPI dengan ini menyatakan batal atau tidak jadi melakukan aksi pada tanggal 30 April 2020 di DPR dan Kemenko Perekonomian," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam siaran persnya yang dilansir Antara, Jumat (24/4/2020).
"Keputusan Presiden Jokowi inilah momentum bagi kita semua, termasuk kaum buruh, untuk menjaga persatuan Indonesia dalam melawan Covid-19 dan mengatur strategi bersama mencegah darurat PHK setelah pandemi Coronavirus Disease 2019," kata dia lagi.
Lihat Juga: Tolak Omnibus Law, Tiga Kelompok Buruh Besar Bergabung Jadi Satu
KSPI bersama Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menegaskan RUU Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan harus dibahas ulang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Namun, pembahasan tersebut hendaknya baru dilakukan setelah pandemi selesai.
Editor: Rony Sitanggang
Semula status siaga darurat karhutla di Jambi akan berakhir 26 September 2020.
Penyelenggara disangka melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP.
"Sampaikan nomor ponsel dan daftarkan, dan cek ke operator sekolah untuk memastikan nomor telah terdaftar dan aktif," 
"Jumlah kasus aktif masih bertambah dan perlu menjadi perhatian terutama terkait kapasitas fasilitas kesehatan."
"Kondisi KPK sekarang memang sudah berubah"
"Saya pada kesempatan hari ini saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia"
"Melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku,"
"Pandemi menghantam bukan hanya seluruh lapisan masyarakat di perkotaan tetapi juga di pedesaan dan ketika terjadi krisis ekonomi di perkotaan maka desa menjadi penyangga,” 
"Tercatat 283 warga meninggal, 28 hilang, dan 448 luka-luka."
"PBB bukanlah sekadar gedung yang ada di Kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan generasi penerus."
"Sudah ada sejumlah progres di lapangan meskipun masih terdapat beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan yaitu yang berkaitan dengan kepemilikan lahan"
"Untuk provinsi yang rawan tinggi dari aspek pandemi. Pertama, provinsi yang melakukan pilgub itu ada sembilan. Kerawanan tertinggi di poin 95,56 adalah Provinsi Kalimantan Tengah."
Sebanyak 299 keluarga terdampak, 210 jiwa mengungsi dan 20 orang luka-luka. 
"Tekad kita jangan sampai ada klaster pilkada. Ini tidak ada kepentingan politiknya, benar-benar kepentingan kesehatan." 
"Kita harapkan akan mendorong pertumbuhan, akan mendorong pemerataan ekonomi.”
"Di negara lain yang melaksanakan pemilihan, bahkan ada yang dalam skala yang lebih besar, namun tidak terjadi penularan yang signifikan baik di kalangan penyelenggara maupun pemilih,"
"KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan."
"Kondisi yang stabil, saat ini Menag tengah menjalani proses isolasi dan istirahat." 
"Di samping itu kita juga melihat praktik di beberapa negara lain juga melaksanakan, seperti Korea Selatan negara kedua setelah Cina yang mengalami pandemi,"
Banyaknya anggota parlemen perempuan belum memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. 
