Share This

Dihukum 15 Tahun Setnov Stres

"Ya pastilah, kita kan tidak menyangka divonis demikian."

, BERITA , NASIONAL

Jumat, 27 Apr 2018 15:06 WIB

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto (kanan) menyalami Jaksa Penuntut Umum KPK usai menjalani sidang putusan di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (24/4). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Terpidana perkara korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP), Setya Novanto mengaku stres karena divonis 15 tahun penjara. Novanto mengatakan nafsu makannya turun setelah mendapat vonis dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa hari yang lalu.

"Ya pastilah, kita kan tidak menyangka  divonis demikian. Tapi ya sudahlah kita lihat saja nanti," kata Novanto kepada awak media di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (27/04/18).

Baca: Sidang E-KTP, Saksi Sebut ada Jatah 100 M untuk Setnov

Selain divonis 15 tahun penjara, Novanto juga dipidana denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan penjara. Novanto juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar Amerika Serikat. Tak hanya itu, hak politik Setya Novanto juga dicabut selama 5 tahun setelah menjalani hukuman penjara.

Terhadap putusan tersebut, Novanto belum memutuskan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ia mengatakan saat ini masih berkonsultasi dengan keluarga dan penasehat hukum terkait upaya hukum tersebut.

"Ya kita lihat lah perkembangannya terus dibicarakan dengan keluarga," ujarnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.