Presiden Perintahkan Ada Anggaran Khusus di APBN dan APBD Untuk Penanganan Covid-19

"Anggaran-anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat segera pangkas"

BERITA | NASIONAL

Selasa, 24 Mar 2020 13:54 WIB

Author

Resky Novianto

Presiden Perintahkan Ada Anggaran Khusus di APBN dan APBD Untuk Penanganan Covid-19

Presiden Joko Widodo saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menginstruksikan para Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menyiapkan anggaran penanganan khusus Covid-19 dalam APBN dan APBD. Dalam rapat terbatas telekonfrensi video bersama Para Gubernur, Presiden meminta anggaran yang tak terlalu penting dan bukan prioritas dialihkan untuk anggaran kesehatan, bantuan sosial dan mitigasi ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. 

"Kepada semua Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD. Anggaran-anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat segera pangkas. Kemudian melakukan refocusing kegiatan, dan melakukan realokasi anggaran," kata Jokowi melalui Kanal Sekretarat Presiden, Selasa (24/3/2020).

Jokowi mengatakan, saat ini kondisi fiskal Indonesia berada dalam kondisi tak baik. Karena itu, Ia telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020, tentang refocusing dan realokasi anggaran. Ia meminta seluruh jajaran, baik di pusat maupun daerah, untuk memperhatikan kebutuhan penanganan kesehatan dan perhitungan dampak ekonomi di masyarakat.

"Karena kondisi fiskal kita bukan sebuah kondisi yang enteng. Landasan hukumnya sudah jelas, telah saya tandatangani Inpres nomor 4 tahun 2020 untuk refocusing dan realokasi anggaran, untuk percepatan penanganan covid-19 di tanah air. Sekali lagi bukan hanya penamganan kesehatan tapi juga dampak ekonomi masyarakat lewat bantuan-bantuan sosial," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, para Gubernur di provinsi, diharapkan segera menganalisa kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat utamanya ketersediaan bahan pokok. 

"Provinsi daerah (harus) melihat betul ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat. Dilihat betul keadaan buruh, terutama pekerja harian, para petani, para nelayan dan juga ini yang tekena dampak terlebih dahulu pelaku usaha mikro, usaha kecil, agar kita usahakan daya belinya terjaga dan tetap bisa beraktivitas dalam berproduksi," tutur Jokowi.

Editor: Friska Kalia

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Season 3 - Eps 5. Hendri Yulius

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19