Debat Pilpres 2019, Ini Jurus Ketahanan Pangan Kedua Paslon

""Dalam 100 hari pertama akan berusaha untuk membuat harga pangan stabil caranya kita perbaiki rantai produksinya, kita berantas mafianya, "

KBR, Jakarta- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengklaim, paslon nomer urut 02 telah memiliki strategi untuk memperbaiki ketahanan pangan nasional. Juru Bicara BPN, Faldo Maldini mengatakan, paslon 02 tak hanya memperhatikan ketersediaan pangan, namun juga akan meningkatkan produktivitas pertanian.

Faldo mengatakan, paslon 02 juga akan memberantas mafia impor yang menyebabkan kerugian para petani lokal.

"Pasangan Prabowo-Sandi dalam 100 hari pertama akan berusaha untuk membuat harga pangan stabil caranya kita perbaiki rantai produksinya, kita berantas mafianya, terus  kita intensifkan riset dan penelitian agar 1 hektare tanah di Indonesia bisa menghasilkan produktivitas yang besar," katanya ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Faldo mengatakan, Prabowo-Sandi juga menyoroti masalah data produksi pertanian yang tak sinkron antara kementerian dan lembaga terkait. Faldo optimis, paslon 02 akan memperbaiki data tersebut jika terpilih nanti.

"Mentan, mendag dan Bulog masih ada perbedaan data. Gimana mau bikin policy yang tepat kalo datanya aja bermasalah. Tentu kita akan menyelesaikannya, kalau bisa lebih cepat. Karena  kita tahu problemnya di sana, jadi tidak mau berlama-lama," tutupnya

Sementara Juru bicara tim kampanye nasional (TKN) paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga mengatakan, paslon 01 akan fokus pada kestabilan harga pasar dan kesejahteraan petani.

"Untuk membuat kita juga punya ketahanan pangan. Di samping itu juga para petani atau stakeholder yang berhubungan dengan pangan itu tetap bisa sejahtera. Tetapi pasar juga distabilkan harganya, sehingga harga naiknya tidak melebihi dari inflasi yang sudah ditentukan," kata Arya pada KBR, Kamis (14/2/2019).

Meski begitu, Arya masih enggan menjelaskan apa langkah konkret dan program-program yang akan dilakukan oleh pasangan petahana dalam bidang ketahanan pangan.

" Pasti ada, tapi kan tidak mungkin saya beritahu, nanti kan di debat akan disebutkan oleh pak Jokowi," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Asosiasi Petani Beras Indonesia, Nuril Arifin meminta kedua pasangan Capres-Cawapres yang sedang bertarung di Pemilu 2019 memberikan solusi terkait pertanian dan ketahanan pangan. Nuril mengatakan, pasangan terpilih harus bisa menekan impor yang masih tinggi.

Ia mengatakan, sektor pertanian harus digarap dengan baik dengan teknologi yang maju sehingga Indonesia bisa mencapai swasembada pangan.

"Saya mohon dunia pertanian itu betul-betul digarap. Karena di tahun-tahun ke depan, negara akan kesulitan mencari makan. Jika tidak ditangani dengan benar, hanya euforia saja, debat-debatan, pinter-pinteran ngomong, tapi impor jalan terus ya omong kosong," katanya ketika dihubungi KBR di Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Nuril juga meminta Presiden terpilih nanti bisa melibatkan ahli pertanian,  termasuk kiyai-kiyai pesantren. Karena menurut dia, banyak kyai pesantren yang paham betul mengenai pertanian.  Nuril juga mendorong agar ada satu data terkait luas lahan pertanian dan jumlah produksi. Ia menilai selama ini data tersebut belum sinkron. 

Peringatan tentang impor sebelumnya disampaikan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terhadap  empat komoditi pangan yakni beras, gula, garam, dan jagung di tahun ini. Anggota Ombudsman RI, Alamasyah Saragih   meminta pemerintah untuk fokus memperhatikan arus impor empat komoditi di tahun politik jelang pemilu.

Ombudsman kata dia, mengimbau pemerintah tidak lengah oleh intensitas aktivitas politik, sehingga peringatan dini ini dikeluarkan, sebagai antisipasi pencegahan terjadinya kemungkinan maladministrasi, empat komoditi impor tersebut.

"Ombudsman berkepentingan untuk menyampaikan sesegera mungkin, dengan pertimbangan ini tahun politik kita bisa lalai semua. Dan, saya khawatir kalau impor jebol nanti kemudian kita rugi bersama. Maka judulnya pun, kita sebut sebagai peringatan dini (Early warning) dari ombudsman. Kali ini kita sampaikan ke media karena pertimbangan tadi, situasi sedang tahun politik, khawatir kalau kita sibuk semua dengan isu politik, tiba-tiba ada maladministrasi dalam impor, kita rugi bersama," kata Alamsyah di Kantor Ombudsman Republik Indonesia, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).
 

"Harus cermat, karena nanti, prestasi atau proses yang telah dijaga selama ini, (mungkin) bisa bobol di akhir periode ini, kan sayang yang rugi masyarakat," sambungnya.

Alamsyah menerangkan, khusus untuk beras, Ombudsman menyarankan pemerintah, untuk membentuk kerangka kebijakan sisa cadangan, sebagai perbaikan manajemen stok sebelum memutuskan mengambil langkah ekspor beras. Selain itu, pemerintah disarankan melakukan klasifikasi stok dan mengutamakan pemanfaatan stok berkualitas, agar operasi pasar cukup efektif mengatasi kenaikan harga, akibat penerapan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 80 persen, buka berprioritas pada ekspor.

"Program BPNT 80 persen, dengan stok 2,1 juta ton beras di gudang Bulog. Jangan sampai beras yang bagus di ekspor, karena bisa mempengaruhi saat adanya operasi pasar bisa tidak efektif menekan harga pasar. Maka itu, ditengah kesibukan politik harus dicermati," terang Alamsyah.

Alamsyah menuturkan, untuk komoditi gula dan garam,   menyarankan pemerintah  untuk memperketat proses verifikasi kebutuhan dan stok impor gula maupun garam. Selain itu, pemerintah disarankan untuk menetapkan hasil perhitungan neraca gula dan garam nasional, sehingga dapat mengevaluasi penerapan SNI petani.

"Kita melihat intensitas penggunaan gula impor pada industri semakin meninggi. Memang, industri makanan minuman banyak menggunakan gula, atau bertambahnya industri atau kemungkinan gula yang merembes ke pasar. Kita menemukan fakta, gula impor banyak merambas ke pasar berdasarkan informasi hasil observasi," jelas Alamsyah.

• pangan
• impor pangan
• Pilpres 2019
• debat capres
• paslon
• ketahanan pangan
• Jokowi-Maruf Amin
• Prabowo-Sandiaga