Kemenkeu-Kemendagri Perketat Penyaluran Dana Desa 2020

"Soal adanya desa fiktif ada atau tidak, tentu saja kita terus melakukan penelitian dan verifikasi, garda terdepan sebenarnya pemerintah daerah dan Kemendagri"

BERITA | NASIONAL

Rabu, 15 Jan 2020 14:35 WIB

Author

Resky Novianto

Kemenkeu-Kemendagri Perketat Penyaluran Dana Desa 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Selasa (14/1/2020) (Foto: Antara/Dhemas)

KBR, Jakarta - Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk memperketat penyaluran dana desa di 2020.

Koordinasi itu merupakan tindak lanjut dari temuan 56 desa fiktif atau desa siluman yang tak berpenghuni di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan, Kemendagri terus melakukan verifikasi data dari daerah, agar desa yang termonitor memiliki validitas.

"Soal adanya desa fiktif ada atau tidak, tentu saja kita terus melakukan penelitian dan verifikasi, garda terdepan sebenarnya pemerintah daerah dan Kemendagri. Maka dalam aturan kita disini (PMK 205 tentang dana desa) ini, bahwa yang namanya data desa itu kita bisa dapatkan langsung dari daerah, maksudnya ini akan ada suatu check and balances antara data yang disampaikan ke Kemendagri dan data yang disampaikan ke kita (Kemenkeu). Walaupun nanti buntutnya kita akan melakukan koordinasi, ini mana sih yang benar," ucap Astera Primanto Bhakti saat Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

Astera Primanto Bhakti mengungkapkan, nantinya dua kementerian itu akan sama-sama memetakan desa yang dianggap fiktif.

Kemudian, lanjutnya, akan dihentikan penyaluran dana desanya mulai tahun ini.

Saat ini, data desa, ada di Kemendagri, sehingga komposisi dan pengecekan saat pendataan akan dilakukan lebih cermat, sebelum dilakukannya pencairan dana desa.

"Sebagaimana diketahui, Selasa kemarin disampaikan oleh Ibu (Menkeu) di DPD RI, yang namanya resgistrasi desa ini yang mengeluarkan Kemendagri. Cuma ini kita lihat mekanismenya bagaimana kalau ditanya ada perbedaaan, daripada desa-desa karena misalnya ada suatu masalah," pungkasnya.

Saat Rapat kerja bersama Komite IV DPD, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan menghentikan penyaluran dana desa  ke 56 desa fiktif atau siluman di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.


Editor: Kurniati Syahdan 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Menunggu Sanksi Aparatur Tak Netral di Pilkada